Pranala.co, BERAU – Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, menyoroti minimnya transparansi perusahaan dalam pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di wilayah tersebut. Ia menilai sebagian perusahaan masih memandang program tersebut sebatas kegiatan bantuan sosial, tanpa disertai laporan yang terbuka kepada pemerintah maupun masyarakat.
Politikus yang akrab disapa Deded itu menilai pola seperti ini membuat pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara jelas besaran dana serta bentuk program yang telah dijalankan oleh perusahaan.
“Jangankan masyarakat, pemerintah saja hanya menerima informasi pelaksanaan,” ujarnya.
Menurut Deded, keterbukaan informasi terkait pengelolaan dan realisasi TJSL selama ini masih sangat terbatas. Laporan program yang seharusnya dapat diakses publik dinilai belum disampaikan secara utuh.
Ia menilai sebagian perusahaan cenderung tertutup dan belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur wilayah.
Padahal, dana TJSL merupakan kewajiban yang harus dijalankan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Penyaluran dana ini bukan bentuk belas kasihan, tetapi kewajiban perusahaan kepada masyarakat,” tegasnya.
Deded menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Karena itu, ia mendorong agar program TJSL dilaporkan secara terbuka dan dapat diakses publik.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mempublikasikan laporan program serta evaluasi kegiatan TJSL melalui media massa. Dengan cara itu, masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat yang dihasilkan dari program-program tersebut.
“Dengan dipublikasikan, manfaatnya bisa diukur oleh masyarakat,” jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Deded juga telah menginstruksikan Komisi II DPRD Berau untuk memanggil pimpinan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Berau direncanakan digelar dalam waktu dekat guna meminta penjelasan mengenai pengelolaan dan realisasi dana TJSL masing-masing perusahaan.
“Panggil semua perusahaan itu, kita minta laporannya,” tegasnya. (ADS/DPRD BERAU)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
