Pranala.co, SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) kini resmi memiliki arah pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa RPJMD ini disusun selaras dengan RPJPD Kaltim 2025–2045 (Perda Nomor 11 Tahun 2024) dan RPJMN Nasional (Perpres Nomor 12 Tahun 2025).
RPJMD kali ini mengusung visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Sebuah tekad besar untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
“Ini bukan hanya visi, tapi arah kerja konkret untuk mendorong lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Seno Aji.
Dokumen RPJMD tersebut terdiri dari: 6 visi pembangunan; 3 tujuan utama; 10 sasaran strategis; dan 64 program prioritas.
Dua program unggulan dari Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi penggerak utama arah pembangunan lima tahun mendatang: Program Gratispol dan Program Jospol.
Program Gratispol menitikberatkan pada: Pendidikan menengah gratis dan perluasan akses ke perguruan tinggi; layanan kesehatan terjangkau dan penanganan stunting; akses internet untuk masyarakat luas; bebas biaya administrasi kepemilikan rumah; dan Fasilitasi perjalanan religi bagi petugas rumah ibadah.
Sementara itu, Program Jospol fokus pada sektor ekonomi dan penguatan daya saing daerah. Meliputi; Hilirisasi industri dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal; Inovasi teknologi dan insentif guru; Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif; Pengembangan wisata desa dan konektivitas infrastruktur; Revitalisasi Sungai Mahakam dan penguatan ketahanan pangan.
“Dua program ini adalah katalis perubahan. Kita ingin Kalimantan Timur tidak sekadar tumbuh, tapi bertransformasi menjadi lokomotif pertumbuhan nasional,” ucap Seno Aji.
Seno Aji menambahkan bahwa seluruh penyusunan RPJMD dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah provinsi menggandeng akademisi, media, tokoh masyarakat, serta pemerintah pusat sebagai mitra strategis.
Evaluasi akhir dari Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2025 sebelum RPJMD mulai diterapkan penuh per Januari 2026.
“Kami butuh dukungan semua pihak. RPJMD ini milik bersama, bukan hanya milik pemerintah,” pungkasnya. (dias)
