pranala.co – Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Sinergi Untuk Ibu Hamil (Pandu Kasih) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, mendukung program pemerintah secara nasional dalam menangani stunting.
Kepala Disdukcapil Bontang, Budiman berujar, inovasi Pandu Kasih pada prinsipnya ditujukan untuk memudahkan ibu hamil dalam memiliki dokumen kependudukan sehingga dapat lebih leluasa dalam mengakses berbagai layanan kesehatan.
Pandu Kasih ini, lanjut Budiman dilatarbelakangi adanya ibu hamil yang tidak memiliki dokumen kependudukan sementara beberapa layanan kesehatan seperti pelayanan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan memerlukan dokumen kependudukan tersebut.
“Ini juga upaya kami, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Disdukcapil, untuk bisa mencegah stunting karena Pemerintah Kota Bontang memiliki intensifitas program jaminan persalinan atau disingkat Jampersal,” beber Budiman.
Dalam prosesnya, ibu hamil yang terkendala dokumen kependudukan akan dikunjungi untuk dilakukan konsultasi. Sering kali, kendala yang ditemukan adalah karena ibu hamil tersebut merupakan warga pendatang yang belum memiliki surat keterangan pindah.
Makanya, Disdukcapil Bontang melakukan visitasi dan koordinasi dengan Disdukcapil daerah asal untuk diterbitkan surat keterangan pindah dari daerah asal. Sehingga pihaknya bisa menerbitkan berbagai dokumen kependudukan termasuk Kartu Keluarga dan KTP elektronik yang sentral dalam berbagai pelayanan kesehatan.
Ke depan, inovasi Pandu Kasih akan diluaskan cakupannya hingga ke pendataan pasangan usia subur. Hal ini dilakukan guna memberikan monitoring terhadap kondisi penduduk yang menikah dari mulai awal pernikahan sampai kelahiran anak guna mencegah stunting.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi invoasi tersebut. Menurutnya, inovasi Pandu Kasih langsung menyasar program nasional untuk memberantas stunting.
“Pintu pendataan stunting yang paling efektif adalah melalui NIK, dan monitoringnya bisa diawali dengan data pernikahan, kehamilan, dan kelahiran sehingga pemerintah daerah bisa langsung melakukan treatment, khususnya dalam rangka penanganan stunting yang menjadi program nasional,” kata Zudan. (ADS)
Comments 1