HINGGA kini Kalimantan Timur masih masuk musim hujan. Bencana banjir dan tanah longsor selalu mengintai kapan saja. Warga pun diminta waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim bukan tanpa rencana. Pihaknya telah memetakan sejumlah daerah rawan bencana. Agar hal-hal tak diinginkan bisa diminimalisasi.
“Semua daerah di Kaltim punya karakteristik masing-masing dan nyaris semua kabupaten/kota memiliki potensi bencana,” ujar Sugeng Prayitno, Kasi Penanganan Darurat BPBD Kaltim, Rabu (20/1) siang.
Lebih lanjut dia menerangkan, khusus banjir misalnya, Samarinda menjadi daerah dengan potensi genangan tertinggi di antara wilayah lainnya. Menyusul Kutai Kartanegara (Kukar) dan Balikpapan. Sisanya berada di potensi sedang dan ringan.
Berbeda dengan longsor, Balikpapan menjadi kota dengan tingkat rawan tertinggi, menyusul Kukar kemudian Samarinda. Sementara bencana asap, Berau menjadi kabupaten dengan potensi tertinggi, kemudian Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Namun bencana di Kaltim jarang menelan korban jiwa,” katanya.
Dia menuturkan, dari analisis BPBD Kaltim penyebab utama banjir dan tanah longsor tak lain alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertambangan, perkebunan hingga permukiman. Pepohonan di hutan tadi inilah yang berfungsi menyerap hujan. Tak hanya itu, akar-akar pohon juga bisa menghentikan limpasan air agar tak terjun bebas ke bawah.
Selain menahan air dan menyimpannya, akar pohon bisa berperan sebagai kawat alami yang memagari tanah agar tidak gampang kehilangan kekuatan lantas terjadi erosi. Jika tak ada pepohonan bisa ditebak, kedua petaka tadi mudah terjadi. Lebih-lebih saat hujan deras dengan intensitas tinggi.
“Sebenarnya penyebabnya tak hanya itu, kesadaran masyarakat tak buang sampah di sungai atau gorong-gorong juga penting. Jika bisa ditunaikan semua, bencana bisa dicegah,” tegasnya.
Dia menambahkan, demi mengantisipasi bencana saat musim hujan mulai dari banjir maupun tanah longsor, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota di Kaltim. Dari situ sinergitas bisa terbangun, sehingga saat petaka terjadi provinsi bisa mengetahui dan langsung melaporkannya ke pusat.
“Dari situ bisa diketahui langkah selanjutnya demi penanggulangan bencana. Ini kerja bersama bukan hanya pribadi atau golongan,” pungkasnya.
[idn]
