pranala.co – Pemkot Bontang, Kalimantan Timur melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi layanan publik usai libur Lebaran 2022. Tujuannya memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal di hari pertama pascalibur lebaran.
Sidak itu dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bontang, Najirah. Tak ada Wali Kota Bontang Basri Rase. Belakangan diketahui, Wali Kota Basri sedang cuti ke Makassar, Sulawesi Selatan.
BACA JUGA: Rantang Kasih Tuai Kritikan, Dissos-PM: Harga Rp 30 Ribu Termasuk Honor Pengantar Makanan
“Sidak ini untuk memastikan ASN masuk tepat waktu. Dipastikan juga tidak ada layanan yang terkendala,” ujarnya, Senin (9/5/2022)
Wawali Najirah berujar, hari pertama pasca libur lebaran biasanya banyak pelayanan yang membludak. Namun, dari pantauannya pelayanan sudah berjalan dengan lancar.
Saat bertandang ke pelayanan kesehatan pun, terpantau tak ada antrean pasien yang cukup banyak. Dari pantauannya, pun para ASN juga sudah masuk di hari pertama dan tepat waktu.
BACA JUGA: 5.653 Wisatawan Kunjungi Pulau Beras Basah Bontang
Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Taman Husada Bontang, Muhammad Aspiannur mengungkapkan dari 633 jumlah ASN di RSUD, memang terdapat 42 orang yang masih belum masuk, karena mengambil masa. Namun ia memastikan pelayanannya tetap berjalan normal.
“Ini yang masuk nonshif dan shif pagi,” ujarnya.
Wali Kota Ancam Sanksi Pegawai Bolos Hari Kerja Pertama
Dirinya berjanji bakal menjatuhkan sanksi bagi pegawai yang kedapatan absen tanpa keterangan di hari pertama kerja nanti.
BACA JUGA: Lebaran Idulfitri 2022, Warga Bontang dan Samarinda Kesulitan Dapat Tabung Gas Melon
“Iya kita akan cek nanti di hari pertama bekerja. ASN juga kan sudah diberikan waktu untuk libur dan merayakan Idulfitri 1443 Hijriah bersama keluarga, jadi kalau pekerjaan itu kewajiban mereka,” kata Basri Rase, Kamis (5/4/2022) lalu.
Lebih lanjut, Basri juga memerintahkan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan ASN dan TKD untuk bisa masuk bekerja.
Hal itu dilakukan demi terciptanya pelayanan yang maksimal dan mengedepankan kepentingan masyarakat setelah libur panjang.
“Nanti akan dicek. Makanya mulai dari Lurah, Kecamatan, dan OPD harus sudah bekerja, kalau tidak ada sanksi teguran yang menanti,” sambungnya. (js/id)
