SAMARINDA, Pranala.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme, yang digelar di Ruang Rapat Dina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim, Mayjen TNI Hie Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, serta perwakilan Forkopimda Kaltim.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan rapat ini sebagai langkah untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di Kaltim. Ia menegaskan pentingnya menjaga Kalimantan Timur sebagai wilayah yang aman dan kondusif, mengingat peran strategisnya dalam pembangunan nasional dan global.
“Keberadaan ormas harus menjadi mitra pembangunan, bukan pengganggu ketertiban. Oleh karena itu, pembinaan, penertiban, dan penindakan jika perlu harus dilakukan secara tegas,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan pemerintah daerah, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan pembangunan.
Sapto Setyo Pramono, yang juga hadir mewakili DPRD Kaltim, menyampaikan bahwa forum dialog seperti ini sangat penting dalam mengatasi masalah ormas yang terlibat dalam praktik ilegal dan premanisme.
Ia menekankan pentingnya penanganan yang terkoordinasi dan transparan antar lembaga, agar masyarakat merasa aman dan nyaman.
“DPRD Kaltim akan terus berkomitmen untuk mendukung upaya penertiban ormas yang meresahkan. Kami juga akan bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Sapto Setyo Pramono.
Pemprov Kaltim juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap ormas dan menanggulangi praktik premanisme yang dapat meresahkan masyarakat. Pembentukan Satgas untuk menangani ormas yang terlibat dalam kegiatan ilegal juga menjadi salah satu langkah strategis yang disepakati dalam forum tersebut.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemprov Kaltim bersama DPRD dan aparat penegak hukum akan melakukan pemetaan (mapping) terhadap ormas yang ada di daerah. Forum dialog ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan langkah-langkah terbaik dalam menangani ormas yang menyimpang dari jalur hukum.
“Penting untuk memastikan bahwa ormas yang ada berfungsi sebagai agen perubahan positif, bukan malah menjadi ancaman bagi ketertiban dan investasi di Kaltim,” ujar Sapto Setyo Pramono.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh stakeholder di Kalimantan Timur dapat bekerja sama lebih intensif untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan serta keberlanjutan ekonomi daerah.
Pembinaan terhadap ormas, terutama yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk menciptakan ormas yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas daerah.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, kita bisa memastikan bahwa ormas berperan dalam membangun masyarakat dan bukan malah merusak ketertiban,” tutup Sapto Setyo Pramono. [ADS/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2