Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang mulai memperkuat pengawasan investasi lewat Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program ini tidak hanya soal tertib administrasi, tetapi juga membangun budaya pelaporan investasi yang sehat berbasis digital.
Fokusnya: literasi digital, pendampingan teknis, dan kolaborasi lintas sektor.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhamad Aspianur, menyebut tantangan utama bukan lagi perizinan. Melainkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan investasinya melalui sistem OSS-RBA.
“Masih banyak pelaku usaha yang belum familier dengan sistem OSS-RBA. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan pemahaman yang menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya duduk sebagai pengatur. Pemerintah harus menjadi mitra strategis dunia usaha.
Melalui layanan konsultasi hingga pendampingan teknis, DPMPTSP memastikan setiap pelaku usaha benar-benar memahami kewajiban pelaporan investasi.
“Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha jadi lebih tertib. Kita juga bisa memiliki basis data yang kuat untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan,” lanjutnya.
Data investasi yang akurat, kata Aspianur, akan membuat arah pembangunan lebih terukur.
Pengawasan yang dilakukan DPMPTSP tidak berhenti di ruang kantor. Tim lapangan secara rutin turun ke lokasi usaha untuk memvalidasi data dan memeriksa kepatuhan izin.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas sistem investasi dan memastikan tidak ada celah pelanggaran.
Pengawasan langsung juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berdialog dengan pemerintah mengenai kendala yang dihadapi di lapangan.
Aspianur menegaskan tujuan besarnya: menciptakan iklim investasi yang sehat dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Arah akhirnya jelas. Kita ingin membangun iklim investasi yang sehat, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat Bontang,” tutupnya. (ADS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
