Pranala.co, JAKARTA – Isu turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi topik hangat dalam pertemuan para gubernur se-Indonesia di Kementerian Keuangan, Selasa (7/10).
Pertemuan yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menghadirkan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Hampir semua gubernur menyuarakan hal serupa: dana transfer ke daerah makin menipis.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyebut, Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam mestinya mendapat perhatian lebih. Tahun sebelumnya, DBH untuk Kaltim mencapai Rp6–7 triliun. Namun, tahun ini anjlok tajam menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Harum optimistis.
Ia menilai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup terbuka terhadap masukan daerah. “Beliau berpikir out of the box, apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Harum.
Dalam forum itu, para gubernur menilai penurunan DBH bisa berimbas langsung pada pembangunan. Banyak proyek strategis daerah yang bergantung pada dana transfer pusat.
Karena itu, pertemuan APPSI difokuskan untuk mencari solusi bersama dan menyamakan arah kebijakan fiskal. Tujuannya, agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBN.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Sukses pembangunan Kaltim juga bagian dari sukses pembangunan nasional,” tegas Gubernur Kaltim.
Menkeu: Kalau Semua Dipotong, Wajar Semua Keberatan
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara. Ia memahami reaksi keras para kepala daerah.
“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujarnya santai.
Namun, Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah juga introspeksi. Sebelum meminta tambahan dana, daerah perlu membenahi efektivitas belanja dan tata kelola fiskal.
“Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” katanya.
Menkeu juga menyoroti fenomena SiLPA—sisa lebih perhitungan anggaran—yang masih tinggi di sejumlah daerah setiap tahun.
“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan, setiap rupiah dana transfer harus berdampak nyata. “Kita ingin uang yang ditransfer benar-benar terasa manfaatnya di lapangan,” tegas Purbaya.
Meski penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) menuai protes, Kementerian Keuangan memastikan kebijakan tersebut belum final.
Purbaya menegaskan, pemerintah masih membuka ruang dialog dengan APPSI agar penyesuaian dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Rencana pemangkasan ini menjadi salah satu isu terpanas menjelang pembahasan RAPBN 2026. Pemerintah berupaya menata ulang postur anggaran agar program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN tetap berjalan, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal nasional.
Menkeu menilai protes para kepala daerah justru sehat bagi demokrasi fiskal. “Kalau dikritik ya biasa. Tapi semangatnya harus sama, memperbaiki kualitas belanja daerah,” ujarnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
