BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan kembali pentingnya akurasi data kemiskinan. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) di Ruang Rapat Dinas PTSP, Kamis (21/8/2025).
Agus Haris menyebut, data yang valid menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Data yang salah justru membuat intervensi pemerintah tidak tepat sasaran.
“Data harus terverifikasi hingga tingkat RT. Kalau sejak awal salah, program berikutnya juga akan salah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Wawali menekankan pentingnya berita acara berjenjang. Mulai dari RT, lurah, kecamatan, hingga ke DSPM.
Menurutnya, angka kemiskinan tidak boleh hanya berupa data mentah. Pemerintah membutuhkan detail kondisi keluarga agar program bisa diarahkan sesuai kebutuhan.
“Keberhasilan program itu dilihat dari seberapa banyak angka kemiskinan berhasil ditekan. Kalau tidak signifikan, berarti intervensinya belum tepat sasaran,” ujarnya.
Agus Haris juga mengusulkan pengelompokan warga miskin menjadi dua kategori.
Pertama, warga miskin sesuai kriteria Kementerian Sosial. Kedua, kelompok rentan yang memerlukan intervensi lain, misalnya melalui APBD, program TJSL perusahaan, maupun bantuan BAZNAS.
Ia mencontohkan, ada warga pensiunan yang memiliki rumah layak, tetapi penghasilan hariannya minim. Kondisi ini tidak bisa dipukul rata dalam satu kategori.
Lebih lanjut, Agus Haris mengingatkan agar pendataan tidak berhenti di atas kertas. Setiap data harus benar-benar diverifikasi langsung di lapangan.
“Pintu pertama pengendalian data kemiskinan adalah Dinas Sosial. Kalau sejak awal keliru, dampaknya panjang,” tutupnya. (KOM/RIL)
