Pranala.co, BALIKPAPAN — Pemkot Balikpapan mulai menyusun arah pembangunan 2027 sebagai fase percepatan menuju visi pembangunan 2045. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program dan kebijakan ke depan berjalan terarah serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyebut tahun 2027 akan menjadi titik lompatan pembangunan setelah periode 2026 difokuskan pada penguatan fondasi daerah. Tahapan ini dinilai krusial untuk memastikan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 tetap berada di jalur yang telah dirancang.
Menurutnya, tahun 2027 akan diarahkan sebagai periode percepatan pembangunan, menyusul penguatan fondasi yang dilakukan pada 2026. “Tahun 2027 harus menjadi fase akselerasi,” jelas Rahmad dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (19/2/2026).
Fondasi tersebut diharapkan mampu mendorong lompatan kinerja yang terukur serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Rahmad juga menekankan, seluruh program dan kebijakan dalam RKPD harus selaras dengan visi pembangunan kota hingga 2045, yakni menjadikan Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa yang maju serta berkelanjutan. Pemerintah kota tidak ingin pembangunan berjalan tanpa arah maupun indikator capaian yang jelas.
Ia menambahkan, fokus pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan kota yang nyaman bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi bernilai tambah, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Di sisi lain, posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara membawa tantangan sekaligus peluang baru. Meningkatnya mobilitas penduduk, arus investasi, serta kebutuhan layanan publik menuntut kesiapan sistem pelayanan dan perencanaan kota yang lebih adaptif.
Menurut Rahmad, Balikpapan harus siap menjadi mitra strategis IKN. “Artinya, kita perlu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, dan memastikan pembangunan tetap ramah lingkungan,” ujarnya.
Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah kota menetapkan sembilan agenda prioritas. Di antaranya reformasi birokrasi yang berorientasi pada kecepatan dan integritas layanan, peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan, percepatan penurunan stunting, pengendalian banjir secara terpadu, hingga pemerataan akses air bersih.
Selain itu, penguatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan sektor pertemuan dan pariwisata, penguatan ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif, serta konsistensi mempertahankan predikat kota ramah anak juga menjadi fokus pembangunan.
Rahmad menegaskan, investasi utama daerah terletak pada pembangunan manusia. Karena itu, kebijakan pendidikan, kesehatan, hingga penguatan karakter generasi muda akan menjadi prioritas utama dalam alokasi program.
“Kalau manusianya unggul, maka ekonomi akan tumbuh sehat,” katanya.
Pemerintah juga menginginkan struktur ekonomi Balikpapan menjadi lebih produktif. “Tidak bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi diperkuat oleh sektor jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata berkelanjutan,” tuturnya.
Lebih lanjut, pada sektor infrastruktur, pemerintah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan pinggiran. Penanganan banjir dan penyediaan air bersih menjadi pekerjaan rumah yang terus dikejar agar manfaat pembangunan dirasakan merata.
“Pembangunan harus inklusif. Warga di pusat kota maupun di wilayah pinggiran berhak mendapatkan kualitas layanan dan infrastruktur yang sama,” ujar Rahmad.
Forum konsultasi publik ini melibatkan unsur DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat guna menyerap masukan dalam penyusunan RKPD 2027 agar lebih realistis dan terukur.
Melalui keterlibatan berbagai pihak, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan arah pembangunan 2027 mampu menjawab dinamika perubahan tanpa meninggalkan identitas kota sebagai daerah yang nyaman dan religius dalam semangat Madinatul Iman. (SR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
