Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan sistem SP2D Online SIPD RI sebagai bagian dari percepatan transformasi digital keuangan daerah. Acara ini digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (8/7/2025), diprakarsai oleh BPKAD Bontang bersama BPD Kaltimtara.
Peluncuran ini dirangkai dalam agenda High-Level Meeting yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bontang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut: Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim, Agus Taufik; Deputi Direktur OJK Kaltim, Ali Ridwan; Direktur Operasional BPD Kaltimtara, Yenny Israwati; Kepala Cabang BPD Kaltimtara Bontang, Ari Herlambang
Wali Kota Bontang, Neni, menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran daerah melalui KKI dan SP2D Online.
“Transformasi ini bukan sekadar digitalisasi alat bayar, tapi juga budaya kerja. Kita ingin pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, KKI merupakan langkah nyata mendukung kemandirian sistem pembayaran nasional serta efisiensi belanja daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan.
Empat OPD Jadi Pilot Project
Pada tahap awal, empat OPD akan menjadi pilot project penggunaan KKI. Yakni; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); dan Satpol PP Bontang.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung antara Kepala BPKAD Kota Bontang dan pihak BPD Kaltimtara.
Kalimantan Timur tercatat sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan implementasi KKI terbesar di Indonesia. Bontang sendiri termasuk dalam 224 Pemda yang telah menggunakan sistem ini.
Penggunaan KKI diyakini akan meminimalisir penggunaan uang tunai dan meningkatkan pengawasan real-time terhadap seluruh transaksi belanja OPD.
“Ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk semua daerah memiliki roadmap digitalisasi transaksi hingga 2030,” terang Wali Kota.
Dengan diluncurkannya KKI dan SP2D Online, Pemerintah Kota Bontang berharap bisa menjadi percontohan digitalisasi keuangan daerah, khususnya di Kalimantan Timur dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara.
