Samarinda, PRANALA.CO – Namanya utang, mestinya dibayar. Tapi ini bukan cerita biasa soal utang. Ini tentang tagihan darah. Ya, darah. Lebih tepatnya, Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Samarinda kepada Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) Samarinda, Kaltim.
Totalnya tak main-main: Rp 280 juta lebih. Jumlah itu menumpuk sejak Januari hingga Desember 2024. Dan sampai April 2025, darah itu masih belum dibayar.
Awal Februari lalu, dr Helda Fitriany, Kepala UTD PMI Samarinda, mencoba bicara baik-baik. Ia menelepon Pelaksana Tugas Direktur RSHD Samarinda, Setiyo Irawan. Isinya? Mengingatkan soal utang. Harapannya? Ada iktikad baik.
“Tapi nggak ada tanggapan yang jelas. Akhirnya kami kirim surat resmi,” ujar dr Helda ketika ditemui wartawan, Selasa siang (22/4/2025), di ruang kerjanya.
Surat itu bernomor 72/IV.04.1/UTD/UM/II/2025. Isinya tiga poin: minta utang segera dibayar, beri tenggat waktu, dan mulai 10 Februari, darah hanya bisa diambil jika dibayar tunai di loket.
Pernah juga ada perwakilan RSHD Samarinda datang ke kantor UTD. Tapi bukan untuk bayar. Bukan juga untuk negosiasi serius. Hanya hadir. Dan—lagi-lagi—tak membawa keputusan.
“Saya bahkan beri opsi dicicil. Tapi tetap enggak ada kejelasan. Saya pikir, kalau seperti ini, kita harus bertindak,” kata dr Helda.
Tindakan itu? Ya, menagih langsung ke pasien atau petugas RSHD Samarinda yang datang mengambil darah. Cara ini memang tidak ideal. Tapi daripada terus menunggu utang yang tak jelas ujungnya?
Masalahnya, ini bukan kali pertama. RSHD Samarinda pernah juga nunggak beberapa tahun lalu. Bedanya, saat itu masih ada semangat membayar. Kali ini, bahkan nomor telepon yang diberikan untuk komunikasi pun tak aktif.
“Yang seperti ini hanya terjadi di RSHD Samarinda. Rumah sakit lain ada yang punya tunggakan, tapi komunikasinya terbuka. Ada kepastian. Mereka kooperatif,” ujar dr Helda, dengan nada prihatin.
Yang bikin makin miris, RSHD Samarinda disebut lebih mendahulukan beli alat baru ketimbang melunasi tagihan darah. Padahal, PMI bukan lembaga komersial. Mereka nonprofit. Tak cari untung. Hanya ingin bisa terus melayani pasien yang butuh darah. Tanpa harus dibebani utang rumah sakit.
“Kalau darah enggak ada, masyarakat salahkan kami. Tapi bagaimana bisa kami siapkan stok kalau pembiayaan mandek?” tegasnya.
Sore tadi, media ini mencoba menghubungi manajemen RSHD Samarinda. Call center diangkat. Petugas Front Office bernama Rizka Adnaya menerima panggilan. Tapi saat diminta atur pertemuan dengan manajemen, jawaban yang muncul justru klise dan menyedihkan: “Ngomong langsung ke manajemen agak sulit, Pak.”
Begitu.
Mungkin, bagi sebagian orang, tagihan darah hanyalah satu dari sekian banyak urusan administratif. Tapi bagi PMI, ini soal nyawa. Dan bagi publik, ini soal transparansi dan tanggung jawab.
Kalau darah bisa bicara, mungkin ia pun bertanya: “Haruskah aku selalu tersedia, meski aku tak pernah dibayar?” (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 4