Pranala.co, BONTANG – Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya transfer pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mencari strategi untuk menjaga pendapatan daerah.
Salah satu fokus utama adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski potensi besar, tantangan masih tersisa.
Hal itu terungkap dalam Rapat Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah di Kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang, Selasa (25/11/2025). Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, hadir membuka pertemuan.
Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang, Indun Salbiah Ningsih, memaparkan data realisasi di lapangan.
“Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah melampaui target 144,47 persen atau Rp27,82 miliar. Namun, piutang PKB masih sekitar Rp29,45 miliar, baik dari perorangan maupun perusahaan,” jelas Indun.
Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan, kunci penyelesaian ada pada integrasi data. Sistem Satu Data Indonesia kini mulai diterapkan melalui Dinas Kominfo.
“Dengan integrasi data, pelayanan bisa lebih cepat, tepat, dan akurat. Termasuk dalam pengelolaan PKB dan bagi hasil pajak,” tegas Agus.
Optimalisasi pendapatan dinilai krusial. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk program prioritas, seperti penanganan banjir.
Agus juga mengapresiasi kolaborasi Pemkot dengan Polres Bontang dan Bankaltimtara. Sinergi ini dinilai memperkuat kinerja pemerintah daerah.
Rapat koordinasi menargetkan data jumlah kendaraan yang aktual dan kejelasan dasar hukum penarikan pajak kendaraan dari luar daerah.
Langkah ini diharapkan menutup celah kebocoran potensi pajak. Dengan begitu, pembangunan Bontang bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
