Pranala.co, BONTANG – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud turun langsung ke lapangan, Senin (29/12). Ia meninjau lanjutan pembangunan Bendungan Penyediaan Air Baku Kota Bontang.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Gubernur di wilayah pesisir, yang meliputi Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.
Di lokasi bendungan, Rudy melihat progres pembangunan yang masih berada di alur sungai. Ia juga mengecek kesiapan infrastruktur pendukung. Tujuannya, memastikan bendungan benar-benar siap berfungsi optimal.
Bendungan ini dirancang untuk menambah kapasitas air baku. Kebutuhan air di Bontang terus meningkat. Penduduk bertambah. Kawasan kota berkembang. Aktivitas industri juga kian padat.
Gubernur Kaltim menegaskan, air bersih adalah kebutuhan paling dasar. Dan itu tidak bisa ditawar.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memastikan ketersediaan air baku yang aman, stabil, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat pesisir seperti Kota Bontang,” tegasnya.
Menurut Rudy, bendungan ini akan memperkuat layanan PDAM. Risiko krisis air saat musim kemarau bisa ditekan. Dampaknya langsung terasa bagi kualitas hidup warga.
Dalam kunjungan itu, Rudy juga menyinggung soal tarif air minum. Saat ini, produksi air PDAM berada di kisaran 5.200 meter kubik. Harga jual rata-rata sekitar Rp4.000 per meter kubik.
Tarif tertinggi berlaku untuk sektor industri. Seperti perusahaan CPO. Angkanya bisa mencapai Rp13.000 per meter kubik.
Sementara tarif terendah diberikan kepada rumah ibadah dan rumah tangga di wilayah kepulauan. Yakni sekitar Rp1.500 per meter kubik.
Sebagai perbandingan, tarif air PDAM di Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur sudah menembus Rp9.000 per meter kubik. Kondisi ini dinilai perlu perhatian serius.
Rudy menyebut, pengelolaan PDAM ke depan harus dibenahi. Terutama yang berada di bawah Perseroda.
“Pengelolaan PDAM harus kita perbaiki agar tarif air lebih seragam dan terjangkau. Dana yang digelontorkan Pemprov harus benar-benar kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kaltim, kata Rudy, juga membuka ruang belajar dari daerah lain. Salah satunya Provinsi Sumatera Utara. Daerah itu dinilai berhasil mengelola air bersih secara efektif.
“Kita tidak boleh alergi belajar. Daerah lain sudah membuktikan bisa,” tambahnya.
Direktur Utama PDAM Kota Bontang, Suramin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan studi banding. Hasilnya sudah disampaikan ke Biro Ekonomi dan Biro Hukum Provinsi Kaltim.
“Ke depan, hasil kajian ini akan dibahas bersama untuk merumuskan kebijakan terbaik,” ungkap Suramin. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
