Pranala.co, SANGATTA – Setiap pagi, sejumlah siswa dari Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), harus menempuh perjalanan belasan hingga puluhan kilometer demi melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Sangatta.
Jarak yang harus dilalui tidak dekat. Mereka menempuh sekira 13 hingga 20 kilometer setiap hari. Waktu dan biaya menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Kondisi ini terjadi karena akses jalan ringroad yang diharapkan dapat memangkas jarak tempuh hingga kini belum rampung. Sebagian trase jalan tersebut diketahui masuk kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), sehingga pembangunannya terhambat regulasi kehutanan dan aspek konservasi.
Kepala Desa Sangkima, Muhammad Alwi, mengatakan persoalan jarak dan biaya transportasi menjadi kendala utama bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan.
“Setiap tahun selalu ada yang tidak melanjutkan ke SMA karena faktor jarak dan biaya,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Menurut Alwi, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi memadai untuk membiayai transportasi harian anak-anak mereka ke Sangatta. Sebagian siswa harus bergantung pada kendaraan umum atau menumpang kendaraan warga lain.
Ia menyebut, hingga kini belum ada solusi konkret yang disepakati bersama antara pemerintah daerah, perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, dan pengelola TNK untuk menyelesaikan persoalan akses jalan tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Alwi menyoroti kondisi infrastruktur di Desa Sangkima dan Desa Teluk Singkama yang dinilai belum mendapat akses jalan memadai sejak lama.
“Saya selalu mengatakan di forum, 80 tahun Indonesia merdeka dan 26 tahun Kutai Timur berdiri, sampai saat ini belum ada jalan yang dibuatkan pemerintah di dua desa, yakni Desa Teluk Singkama dan Sangkima,” katanya.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian jalan tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan. Warga juga menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, hingga distribusi hasil pertanian dan perikanan ke pusat kota.
Pemerintah desa berharap ada dialog terbuka antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, serta pengelola TNK untuk mencari solusi yang seimbang antara kebutuhan masyarakat dan perlindungan kawasan konservasi.
Alwi menilai akses jalan tersebut juga dapat mendukung kepentingan bersama, termasuk mempermudah mobilisasi saat terjadi kebakaran hutan di kawasan TNK.
“Jalan ini bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga bisa membantu akses, misalnya dalam penanganan kebakaran hutan di kawasan TNK,” ujarnya. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
