Pranala.co, BALIKPAPAN — Pemerintah pusat dan daerah terus berpacu mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah Perkotaan, yang digelar bersama tiga provinsi di Kalimantan: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari Program 3 Juta Rumah Nasional, yang kini digenjot melalui berbagai kebijakan lintas kementerian agar rakyat kecil bisa memiliki tempat tinggal layak tanpa terbebani biaya besar.
Sekretaris Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Nasrullah, menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang memuat tiga kebijakan utama untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Pertama, pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kedua, pembebasan retribusi IMB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ketiga, percepatan penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) dari 45 hari menjadi maksimal 10 hari kerja,” ujar Nasrullah, Rabu (15/10/2025).
Ia menyebut, kebijakan ini akan memangkas birokrasi dan mempercepat investasi di sektor perumahan. Sejumlah pemerintah daerah juga sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan wali kota dan peraturan bupati untuk mendukung implementasi di lapangan.
Beberapa daerah di Kalimantan disebut telah menunjukkan hasil nyata. Antara lain, Kalimantan Selatan dengan pembangunan 12 unit rumah di tingkat provinsi, Kota Banjarmasin 177 unit, Banjarbaru 101 unit, dan Kalimantan Timur 100 unit.
Sementara itu, Kota Samarinda tercatat membangun 377 unit, Balikpapan 100 unit, dan Bontang 59 unit. Di Kalimantan Utara, terdapat pembangunan 16 unit di tingkat provinsi, Tarakan 135 unit, dan Bulungan 22 unit rumah.
Selain dari APBN, dukungan dari sektor swasta juga berperan besar. Melalui program CSR dan kemitraan sosial, sejumlah perusahaan turut membangun rumah untuk masyarakat.
Baznas telah membangun 42 unit rumah di Kaltara dan Kalsel, Berau Coal berkomitmen membangun 500 unit di Kaltim, REI menyumbang 5 unit, PT Pupuk Kaltim 4 unit, dan RO Mineral membangun 500 unit di Kalsel.
“Kami berharap sinergi ini menjadi contoh nyata gotong royong dalam penyediaan perumahan rakyat,” ucap Nasrullah.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian PKP memperluas kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan agar MBR lebih mudah mengakses Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPR-BKPB).
Kuota KPR-BKPB tahun 2025 naik signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah. Hingga awal Oktober, sudah 196.354 unit rumah terbangun, atau 56 persen dari target nasional.
“Kami optimistis target bisa tercapai dengan dukungan nyata dari pemerintah daerah dan dunia usaha,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyoroti tantangan besar yang dihadapi kotanya keterbatasan lahan dan melonjaknya harga tanah.
“Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan rumah di Balikpapan terus meningkat. Solusinya, kita dorong pembangunan rumah vertikal agar efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bagus menyebut, backlog perumahan di Balikpapan kini mencapai 85 ribu unit. Untuk menekan angka itu, Pemkot terus menambah hunian baru, merehabilitasi rumah tidak layak huni, dan mengoptimalkan aset pemerintah maupun swasta yang belum termanfaatkan.
Selain itu, Pemkot Balikpapan telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah proses sertifikasi tanah dan perizinan bangunan secara cepat, mudah, dan terintegrasi.
“Kami juga sudah membebaskan biaya IMB dan TBG bagi MBR serta memperkuat koordinasi dengan REI, IMPERA, dan APERSI,” tutup Bagus. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
