Pranala.co, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada 17 Februari 2026. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, dan akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Abu Rokhmad mengatakan sidang ini akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, DPR, hingga Mahkamah Agung. Perwakilan kedutaan besar negara-negara Islam juga dijadwalkan hadir.
“Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR, dan Mahkamah Agung,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis.
Abu Rokhmad menjelaskan, sidang isbat akan melalui tiga tahapan utama. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal yang dilakukan di 37 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Tahap terakhir adalah musyawarah dan pengambilan keputusan yang kemudian diumumkan kepada masyarakat.
“Selanjutnya dilakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan disampaikan kepada publik,” katanya.
Dalam menentukan awal Ramadan, Idulfitri 1 Syawal, maupun Iduladha, Kemenag tetap menggunakan pendekatan terpadu antara metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyah (pengamatan langsung). Pemerintah pun mengimbau masyarakat menunggu hasil resmi sidang isbat agar terdapat kepastian bersama.
Menurut Abu Rokhmad, langkah ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan bahwa Kemenag akan menurunkan para ahli ke sejumlah lokasi strategis yang dinilai memiliki peluang besar untuk melihat hilal secara jelas.
“Jika memungkinkan, tahun ini masjid di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu akan dijadikan sebagai salah satu lokasi rukyatul hilal,” ujarnya.
Selain itu, Kemenag tengah menyiapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang isbat. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai landasan penetapan awal bulan Hijriah oleh pemerintah.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid dengan berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
Secara astronomis, ijtimak atau konjungsi menjelang Ramadhan diperkirakan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12:01:09 UTC. Namun, analisis menunjukkan bahwa pada saat matahari terbenam, kriteria visibilitas hilal Parameter Kalender Global (PKG) 1—yakni tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat sebelum tengah malam UTC—belum terpenuhi di belahan bumi mana pun.
Dengan berbagai metode dan pertimbangan ilmiah yang digunakan, hasil sidang isbat nantinya akan menjadi rujukan resmi pemerintah dalam menentukan awal ibadah puasa bagi umat Islam di Indonesia. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
