Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan tidak akan menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026.
Alasannya, keuangan daerah sedang ketat. Pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD), yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan kota.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menegaskan bahwa Pemkot tetap mendukung pelaksanaan program MBG yang digagas pemerintah pusat. Namun, dengan keterbatasan fiskal yang ada, daerah tak bisa memaksakan diri untuk ikut menanggung beban biaya.
“Kita dukung penuh program Makanan Bergizi Gratis. Tapi kalau harus menyiapkan pos anggaran sendiri, itu berat. Tahun depan pendapatan kita terbatas karena ada pemotongan dana TKD,” jelas Neni, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, Pemkot memilih bersikap realistis. Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut dipahami, tapi kemampuan fiskal daerah tak memungkinkan.
“Makanya kami rasa alokasinya tetap dari pemerintah pusat saja. Karena kondisi fiskal kita memang sedang ketat,” tambahnya.
Wali kota yang akrab disapa Bunda Neni itu mengatakan, saat ini Pemkot Bontang lebih memilih fokus pada program prioritas lokal. Antara lain, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian banjir, serta pemenuhan enam standar pelayanan minimal (SPM).
“Kita di daerah juga punya masyarakat yang harus dilayani. Justru kita berharap dana TKD ditambah, bukan malah dikembalikan ke pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengetatan anggaran membuat pemerintah kota harus berhati-hati dalam menetapkan program baru agar tidak mengganggu keberlanjutan layanan publik.
Meski begitu, Neni tidak menutup kemungkinan Pemkot Bontang bisa ikut mendukung program MBG. Syaratnya, jika kondisi APBD kembali longgar.
“Kalau APBD kita tidak dipotong, mungkin masih bisa bantu. Tapi porsinya tentu menyesuaikan kemampuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, saat ini Pemkot masih berjuang menyeimbangkan antara kebutuhan wajib daerah dan keterbatasan keuangan yang ada.
“Untuk memenuhi program daerah saja sudah cukup menantang, apalagi kalau ditambah beban baru dari pusat,” jelas Wali Kota Bontang, Neni. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
