SAMARINDA, Pranala.co — Polemik anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk penunjang fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian publik. Pemprov Kaltim memastikan seluruh proses penganggaran telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, kondisi rumah jabatan yang telah lama tidak ditempati menjadi salah satu alasan utama dilakukannya pembenahan.
“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/4/2026).
Rudy juga memastikan, seluruh tahapan penganggaran telah melalui prosedur resmi, mulai dari pembahasan internal hingga persetujuan pemerintah pusat. Ia menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya.
“Semuanya sesuai SOP, dibahas di TAPD, bersama DPR, dan disetujui Kementerian Dalam Negeri. Intinya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Namun, saat dimintai penjelasan lebih rinci terkait komponen teknis anggaran, Rudy memilih menyerahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Nanti teknis bicara sama TAPD,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Wagub Kaltim, Seno Aji, juga telah memberikan klarifikasi. Ia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk renovasi fisik, melainkan mencakup berbagai kebutuhan operasional kepala daerah.
“Item-nya banyak, ada bensin, solar, makan, minum, dan lainnya. Itu hal yang lumrah,” ujar Seno di Balikpapan, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan standar yang juga diterapkan pada kepala daerah lain di Indonesia. Ia menegaskan, anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan penunjang yang bersifat operasional.
Berdasarkan data Inaproc Kalimantan Timur, total anggaran itu terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja pada tahun 2025. Sejumlah pos yang mencuat antara lain rehabilitasi ruang kantor gubernur senilai Rp6 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja wakil gubernur, serta belanja mebel mendekati Rp1 miliar.
Beberapa pengadaan lain turut menjadi sorotan, seperti videotron lebih dari Rp700 juta, peralatan dapur dengan pagu di atas Rp600 juta, hingga pekerjaan interior ruang kebugaran dan biliar senilai Rp195 juta.
Tak hanya itu, anggaran penunjang kesehatan juga mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu item yang paling menyita perhatian publik adalah pengadaan akuarium air laut di rumah jabatan kepala daerah dengan nilai sekitar Rp195 juta.
Secara keseluruhan, puluhan item tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menunjang operasional serta kenyamanan kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kaltim. (RE/DIAS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
