Pranala.co, SAMARINDA – Wacana pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Kali ini, suara penolakan datang langsung dari Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam.
Dalam Dialog Publik bertema Efek Sistemik Pemotongan TKD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Ballroom Hotel Five Premiere, Samarinda, Rabu (17/9/2025), Andi Sofyan menegaskan sikapnya. Ia menolak keras pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai akan merugikan masyarakat Kaltim.
“Sebagai DPD, kami punya tanggung jawab memperjuangkan kepentingan daerah. Kami menolak pemotongan DBH dan meminta agar rumus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak diubah,” ujar Andi Sofyan di hadapan peserta dialog.
Menurutnya, pemotongan DBH yang dilakukan tiba-tiba menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi Kaltim dikenal sebagai salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar.
“Retribusi yang diberikan Kaltim ke negara sangat signifikan. Jadi wajar bila masyarakat kecewa jika hak mereka dikurangi. Kami ingin menegaskan, kami tidak setuju dengan langkah pemotongan ini,” tegasnya.
Diskusi publik ini juga diwarnai masukan dari peserta. Sebagian besar menyuarakan penolakan dan berharap pemerintah pusat tidak mengutak-atik formula pembagian TKD.
“Aspirasi yang muncul hari ini jelas: masyarakat Kaltim menolak pemotongan. Suara ini harus sampai ke pusat,” kata Andi Sofyan.
Menjawab pertanyaan mengenai langkah lanjutan, mantan Wali Kota Bontang itu memastikan sudah menyiapkan upaya konkret.
“Setelah mendengar aspirasi ini, saya akan menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Kaltim tidak terganggu akibat kebijakan ini,” jelas Sofyan Hasdam. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
