Pranala.co, SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, tak mau buang waktu. Belum genap sebulan menjabat, ia langsung menginstruksikan audit menyeluruh terhadap seluruh pemerintah desa di wilayahnya.
“Saya ingin pemerintah yang good, clear, and clean,” tegas Mahyunadi, Selasa (3/6) di Sangatta.
Arahan itu langsung ditujukan ke Inspektorat Wilayah Kutim. Targetnya: ingin tahu desa mana yang bermasalah, mana yang bagus, dan siapa yang perlu dibina.
Audit ini, bagi Mahyunadi, adalah langkah awal menciptakan pemerintahan yang benar-benar bersih dan transparan. Ia ingin mengidentifikasi secara langsung kualitas kepemimpinan kepala desa di seluruh Kutim.
“Kalau ada nilainya rendah, kami akan panggil. Kami bina. Biar sama-sama maju,” ujar Mahyunadi.
Sebagai Wakil Bupati baru, Mahyunadi menegaskan bahwa tugas pengawasan bukan hanya seremonial. Tapi konkret. Dan dimulai dari desa. Karena dari sanalah fondasi pemerintahan daerah dibangun.
Mahyunadi menegaskan, audit ini bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tapi untuk memetakan potensi dan kelemahan. Lalu dibina bersama.
“Kami ingin desa di Kutim bisa maju bareng. Yang sudah bagus, bisa jadi contoh. Yang lemah, dibantu naik kelas,” tambahnya.
Dengan langkah cepat ini, Mahyunadi menunjukkan arah baru Kutim. Arah yang tegas. Terukur. Dan penuh harapan.
“Kami tidak ingin ada desa yang dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Semua harus dalam satu sistem. Pemerintahan desa yang kuat, adalah kunci daerah yang maju,” tutupnya.
Plt Kepala Inspektorat Wilayah Kutim, Sudirman Latif, membenarkan permintaan audit total dari Wabup. Bahkan, menurutnya, audit ini sudah sangat mendesak.
“Memang banyak laporan yang masuk ke kami. Khususnya soal pengelolaan dana desa,” jelas Sudirman.
Ia menyebut, dana desa yang besar belum diimbangi kemampuan aparatur desa yang memadai. Banyak yang masih belum paham soal akuntabilitas.
Masalah lain yang mencuat adalah soal struktur desa. Penunjukan staf dan tenaga kerja belum melalui standar yang baku. Akibatnya, banyak program desa yang mandek di tengah jalan.
“Pak Wakil sangat serius. Kami pun sudah dipanggil langsung untuk segera memulai audit,” ucapnya.
Audit total ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Semua desa akan dinilai. Hasilnya akan menjadi dasar klasifikasi: desa mandiri, desa berkembang, dan desa rawan masalah. [HAF]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
