Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota Bontang memasang target ambisius pada 2026. Angka kemiskinan ditargetkan turun hingga 5 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang saat ini berada di kisaran 9–10 persen.
Target tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Ia menyebut penurunan kemiskinan bukan sekadar capaian statistik, melainkan komitmen membangun kebijakan yang berbasis data akurat dan terkelola secara mandiri.
“Kualitas intervensi kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan data. Jadi siapa yang miskin, di mana mereka berada, dan kebutuhan apa yang paling mendesak, itu harus jelas,” ujarnya.
Menurut Agus Haris, persoalan data kemiskinan tidak boleh lagi dianggap isu sensitif atau tabu. Pemerintah daerah harus terbuka dan objektif dalam memetakan kondisi sosial masyarakat.
Meski pemerintah pusat menerapkan sistem satu pintu melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bontang memilih memiliki dan mengelola basis data sendiri. Langkah ini diambil agar perencanaan program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, Badan Pusat Statistik tetap menjadi instrumen vertikal penyedia data sosial. Namun, pemerintah daerah tidak ingin sepenuhnya bergantung pada satu sumber data.
“BPS tetap menjadi instrumen vertikal penyedia data sosial. Tapi saya tidak mau hanya bergantung pada itu. Kita harus punya data sendiri, bahkan dalam bentuk cetak,” tegasnya.
Pendekatan berbasis data tersebut, kata Agus Haris, telah menunjukkan hasil. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Bontang disebut mengalami penurunan signifikan.
Ia memaparkan, jumlah warga miskin yang sebelumnya sekitar 47.000 jiwa kini turun menjadi sekitar 17.000 jiwa. Secara persentase, angka kemiskinan berada di kisaran 8 persen.
“Artinya, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berkisar 9–10 persen,” ujarnya.
Meski demikian, capaian tersebut belum dianggap memadai. Sebagai kota industri yang menjadi lokasi berbagai perusahaan berskala nasional dan internasional, Bontang dinilai harus memiliki standar kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Untuk kota industri seperti Bontang, 8 persen itu masih normatif. Target ideal kita harus 5 persen,” katanya.
Target penurunan hingga 5 persen dinilai realistis apabila didukung kebijakan yang presisi dan berbasis data valid. Pemerintah Kota Bontang menilai pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.
Dengan pemetaan yang akurat, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kita tetap optimistis angka kemiskinan di Bontang bisa menurun,” tegas Wawali Bontang, Agus Haris. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
