ADANYA permintaan dari tenaga pendidik SD Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) yang berlokasi di Kampung Malahing, agar sekolah tempat mereka mengajar diubah statusnya menjadi negeri, ditanggapi santai pihak yayasan.
Ketua Yayasan YPPI Malahing Bontang, Bahtiar menyampaikan, jika Pemkot Bontang mampu mengubah statusnya menjadi sekolah negeri, maka hal itu dipersilahkan yayasan. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah secara regulasi hal itu bisa terjadi.
Mengingat syarat jumlah siswa pasti menjadi kendala. Bahtiar bilang, untuk menjadi sekolah negeri setidaknya dibutuhkan minimal 23 siswa dalam satu kelas. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi yang ada saat ini. Mengingat satu kelas hanya diisi 2-7 orang siswa.
“Baru tahun ini sejarah paling tinggi bisa sampai 7 orang. Sebelum-sebelumnya kadang-kadang hanya dua sampai tiga anak,” ucapnya saat dikonfirmasi pranala.co, (27/7/2023).
Usulan perubahan status menjadi sekolah negeri, sambung Bahtiar, bukan terjadi saat ini saja. Melainkan sudah lama. Bahkan sejak Wali Kota Bontang masih dipimpin Andi Sofyan Hasdam.
Dia bilang, di masa lalu Pemkot melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan alias Disdikbud Bontang sudah pernah mencoba hal itu. Namun tidak bisa terwujud lantaran terkendala di regulasi.
“Kalau bisa, silahkan saja diambil alih. Paling kami hanya meminta kompensasi pengembalian aset karena dulu yayasan membeli rumah di sana (Malahing),” jelas dia
“Kemudian dibongkar dan didirikan ulang untuk bangunan sekolah menggunakan bantuan perusahaan. Ini juga sebagai pertangungjawaban yayasan kepada perusahaaan yang telah menyumbang,” sambungnya.
Ditanya soal keterlambatan gaji atau honor tenaga pendidik di SD YPPI Malahing, Bahtiar menyebut, hal itu terjadi lantaran pihaknya hanya mengandalkan bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Bila bantuan itu cair dari pemerintah, maka bisa digunakan untuk membayar gaji guru. Namun bila belum cair, maka yayasan tidak bisa melakukannya. Apalagi yayasan tidak memungkut biaya sepeser pun dari siswa di Malahing. Mengingat kondisi orang tua mereka terkategori tidak mampu alias berpenghasilan rendah.
“Dulu dibangunnya kelas jauh di Malahing karena YPPI yang di darat (Bontang) melihat, jangan sampai ada anak-anak di sana yang buta huruf. Kalau pemerintah mau mengambil alih, kami malah senang. Justru bisa mengurangi beban kami,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Kepala SD YPPI Bontang itu.
Ditanya soal bakal adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi I DPRD Bontang dengan turut mengundang berbagai pihak, Bahtiar mengaku siap hadir bila diundang. Nantinya, pihaknya bakal menjelaskan hal itu di hadapan wakil rakyat serta Pemkot Bontang.
Sebelumnya diberitakan, alasan tanaga pendidik SD YPPI Malahing meminta sekolahnya tempat mengajar diubah statusnya menjadi negeri, lantaran masalah gaji atau honor guru jauh dari kata sejahtera. Hal ini sangat berbeda jauh dari kondisi di wilayah pesisir lainnya. Seperti Selangan, Tihi-Tihi, maupun Pulau Gusung yang sekolahnya sudah berstatus negeri.
Dirinya mengaku, sebulan hanya digaji oleh pihak yayasan sebesar Rp 650 ribu, dengan masa mengabdi saat ini sudah mencapai 17 tahun lebih. Itu pun sering mengalami keterlambatan. Tak tanggung-tanggung, waktu keterlambatannya bisa mencapai enam bulan.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris meminta, agar pihak yayasan mau melepas alias menghibahkan asetnya ke Pemkot Bontang, bila ingin sekolah tersebut ingin diubah statusnya menjadi negeri. Bila hal itu diizinkan yayasan, Komisi I siap mengawalnya. (*)
