PRANALA.CO, BONTANG – Menghadapi kendala jaringan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menghambat proses pencairan anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah mempertimbangkan opsi pencairan manual sebagai langkah antisipasi.
Hambatan ini menyebabkan sisa anggaran sekitar Rp1 triliun belum terserap, mengganggu jalannya berbagai proyek dan inisiatif pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Bontang, Amiruddin Syam, mengungkapkan bahwa gangguan pada sistem SIPD berdampak besar pada keterlambatan pembayaran sejumlah proyek di Bontang.
“Kendala ini bukan hanya terjadi di Bontang, tetapi juga dialami oleh beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, sehingga penyerapan anggaran kami menurun drastis,” jelas Amiruddin.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkot Bontang mulai mempersiapkan alternatif pencairan manual jika gangguan jaringan pada SIPD tidak segera teratasi. Namun, Amiruddin menekankan bahwa pencairan manual adalah opsi terakhir yang memerlukan persetujuan dari pemerintah provinsi hingga Kementerian Dalam Negeri.
“Dengan langkah pencairan manual, kami berharap bisa mempercepat penyerapan anggaran yang tertunda. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proyek dan pembangunan di Bontang,” tambahnya.
Pemkot Bontang berharap hambatan pada SIPD ini segera teratasi agar anggaran dapat diserap optimal untuk mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.
Langkah antisipatif ini diambil demi meminimalkan dampak keterlambatan dan memastikan kebutuhan pembangunan tetap berjalan lancar. (*)
Comments 1