Pranala.co, BALIKPAPAN – Suasana depan kantor DPRD Kota Balikpapan pada Senin (1/9/2025) berubah panas. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) datang dengan pakaian serba hitam.
Mereka membawa tuntutan. Mereka ingin perubahan.
Humas Aliansi Barak, Dimas Aditya, menyebut aksi ini lahir dari keresahan warga yang sudah lama menunggu keadilan.
“Banjir masih terjadi di mana-mana, padahal Wali Kota sudah menjabat dua periode. Masalah banjir, kelangkaan gas dan solar, serta jalan berlubang masih jadi keluhan utama warga,” tegas Dimas.
Menurutnya, janji pemerintah tak kunjung menjawab realita di lapangan. Warga merasa lelah menunggu solusi.
Selain isu lokal, massa juga menyoroti masalah nasional: kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Banyak warga yang terbebani. Ada yang sampai harus membayar Rp9 juta,” ungkap Dimas.
Ia menilai aturan itu tak adil. “Wakil Wali Kota bilang uang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan, hanya akan diakomodasi tahun depan. Sementara kalau masyarakat telat sehari saja, langsung kena denda. Apakah kami harus terus ditindas?” katanya lantang.
Pantauan di lapangan, aksi berlangsung dengan orasi keras. Sejumlah ban juga dibakar sebagai bentuk kekecewaan.
Massa menyebut, tuntutan mereka bukan hanya untuk Balikpapan, tapi juga bagian dari suara rakyat yang merasa tertekan kebijakan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Ketua DPRD bersama beberapa anggota dewan tampak berdiri di halaman gedung. Mereka melihat jalannya aksi, namun belum turun menemui massa.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan DPRD belum memberikan tanggapan resmi.
Aksi diperkirakan masih akan berlanjut dengan gelombang massa yang lebih besar. (SR)
