RENCANA aksi demonstrasi besar yang akan digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM Kaltim) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, 21 April 2026 mulai menyita perhatian publik. Aksi ini dinilai bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat yang telah berlangsung hampir satu tahun terakhir.
Aliansi tersebut dikabarkan akan mengusung sejumlah isu krusial, mulai dari dugaan nepotisme hingga praktik politik dinasti. Gaung aksi ini pun telah ramai beredar di media sosial. Bahkan, aliansi ini telah menyiapkan dua posko di Samarinda untuk menghimpun massa lebih besar.
Meski demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana aksi tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, menegaskan bahwa belum ada surat pemberitahuan yang masuk, baik ke Polda Kaltim maupun Polresta Samarinda.
“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi ke polda maupun polresta Samarinda,” ujarnya saat Pranala.co mengonfirmasi melalui telepon, Minggu (12/4/2026).
Ketiadaan pemberitahuan tersebut juga membuat pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah massa yang akan terlibat dalam aksi.
“Estimasi massa juga belum diketahui, bahkan penanggung jawab kegiatan juga belum menyatakan diri,” ungkapnya.
Meski begitu, Yuliyanto memastikan aparat kepolisian tetap akan menyiapkan pengamanan jika aksi benar digelar, dengan kekuatan yang proporsional.
“Pelayanan unjuk rasa dari Polri dilakukan dengan kekuatan yang cukup, tidak berlebihan. Semua unsur kepolisian bertugas sesuai porsinya masing-masing,” jelasnya.
Terkait potensi kerawanan, dia menyebut pemetaan tetap akan dilakukan guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan tertib.
“Ada atau tidak, semua kemungkinan tetap dipelajari agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan nyaman,” tuturnya.
Di sisi lain, Yuliyanto juga mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi agar tetap mematuhi aturan dan menjaga ketertiban umum.
“Masyarakat yang ingin unjuk rasa silakan, namun laksanakan dengan tertib, tidak melanggar aturan, serta tidak mengganggu ketertiban umum. Jika kegiatan menimbulkan sampah, sebaiknya dibersihkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Koordinator Lapangan aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa rencana aksi tersebut merupakan hasil proses panjang konsolidasi lintas kelompok masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa gerakan ini muncul secara spontan atau sekadar bermuatan sesaat.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Dalam tuntutannya, aliansi menempatkan isu dugaan nepotisme dan praktik dinasti politik sebagai sorotan utama. Mereka menilai, kekuasaan di daerah tidak seharusnya terpusat pada lingkaran tertentu.
“Pemerintahan itu milik rakyat, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu,” tegas Erly.
Diketahui saat ini, tercatat sekitar 4.075 peserta dari 44 organisasi menyatakan siap terlibat dalam aksi. Angka tersebut masih berpotensi meningkat seiring konsolidasi yang terus dilakukan.
Apabila mobilisasi berjalan sesuai rencana, aksi pada 21 April diperkirakan akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. [SR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
