Pranala.co, SAMARINDA – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menguat. Arahan Presiden Republik Indonesia untuk memprioritaskan ekspansi perkeretaapian di luar Pulau Jawa pada 2026 menjadi momentum baru bagi wilayah ini. Namun hingga kini, realisasi proyek tersebut masih sepenuhnya bergantung pada kebijakan strategis dan pendanaan Pemerintah Pusat.
Dinas Perhubungan Kaltim menegaskan, pengembangan layanan kereta api di daerah bertumpu pada dua proyek strategis nasional, yakni Perkeretaapian Trans-Kalimantan dan jaringan perkeretaapian di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Pelaksana Harian Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Kaltim, Heru Santosa, menjelaskan koordinasi lintas sektoral terus dilakukan. Proses itu melibatkan perwakilan Bank Indonesia di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, serta Kementerian Perhubungan selaku pembina teknis.
“Koridor dan trase yang direncanakan diarahkan untuk terintegrasi dengan kawasan strategis, termasuk kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan wilayah penyangga IKN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, kehadiran stasiun kereta api berpotensi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor industri diproyeksikan berkembang seiring meningkatnya konektivitas wilayah.
“Efek bergandanya bukan hanya pada transportasi, tetapi juga investasi dan pemerataan pembangunan,” katanya.
Heru menjelaskan, proyek perkeretaapian di Kalimantan Timur tergolong greenfield, yakni pembangunan jaringan baru dari awal. Artinya, tidak ada jalur lama yang direvitalisasi. Seluruh infrastruktur harus dirancang dan dibangun dari nol.
Konsekuensinya, kebutuhan investasi menjadi sangat besar dan kompleks. Pemerintah daerah saat ini fokus menyiapkan readiness criteria atau prasyarat kesiapan proyek. Langkah itu meliputi penyusunan dokumen perencanaan, sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga dukungan pembebasan lahan dan kepastian tata ruang.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar proyek ini masuk prioritas nasional dan mendapatkan dukungan APBN maupun skema pembiayaan alternatif,” jelasnya.
Terkait pendanaan, beberapa opsi tengah dikaji. Pemerintah provinsi mendukung pendekatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta membuka peluang investasi, termasuk penjajakan kerja sama dengan pihak luar negeri.
Meski demikian, belum ada keputusan final mengenai mitra pendanaan tertentu. “Prinsipnya, skema pembiayaan harus layak secara ekonomi, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah,” tegas Heru.
Ia menambahkan, mengingat nilai investasi yang besar, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas proyek strategis nasional.
Di tengah proses panjang tersebut, Pemprov Kaltim juga menyiapkan sumber daya manusia. Sejumlah putra-putri daerah telah menempuh pendidikan perkeretaapian di Rusia dan diproyeksikan menjadi bagian penting dalam pengelolaan jaringan di masa depan.
Apabila nantinya terbentuk struktur pengelolaan, baik dalam bentuk badan usaha milik daerah (BUMD) maupun entitas lain, tenaga teknis lokal akan diprioritaskan.
“Kami ingin pembangunan ini tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia Kaltim secara berkelanjutan,” ujarnya. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
