Pranala.co, SAMARINDA – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025 mulai disorot publik. Salah satu yang paling mencolok adalah besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas.
Dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim tercatat sebagai penerima alokasi terbesar.
Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir.
Total pagu perjalanan dinas Pemprov Kaltim pada 2025 berada di kisaran Rp400 miliar. Dari jumlah itu, sekitar seperempatnya atau kurang lebih Rp100 miliar dialokasikan khusus untuk DPRD Kaltim.
Angka tersebut memang besar. Namun Muzakkir mengingatkan satu hal penting. Itu baru pagu. Bukan realisasi.
“Yang perlu dipahami, angka Rp400 miliar itu adalah pagu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Bukan belanja riil,” tegas Muzakkir.
Ia menjelaskan, pagu adalah batas maksimal anggaran yang boleh digunakan. Realisasi di lapangan bisa saja lebih kecil. Semua masih menunggu laporan akhir tahun.
Pernyataan ini disampaikan Muzakkir untuk merespons sorotan publik terkait tingginya alokasi perjalanan dinas di APBD 2025.
Menurut dia, secara struktur anggaran, DPRD memang wajar menjadi yang terbesar. Penyebabnya adalah aktivitas kelembagaan yang menuntut mobilitas tinggi.
Terutama kegiatan reses dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan.
“Anggota DPRD harus turun langsung ke lapangan. Menemui konstituen. Menyerap aspirasi. Melaksanakan fungsi pengawasan. Itu semua membutuhkan perjalanan dinas,” ujarnya.
Aktivitas lapangan yang intens membuat kebutuhan perjalanan dinas DPRD otomatis lebih besar dibanding perangkat daerah lainnya.
“Secara struktur belanja, DPRD memang paling besar. Karena kegiatannya banyak yang turun langsung ke masyarakat,” lanjut Muzakkir.
Setelah DPRD, pos anggaran perjalanan dinas terbesar berikutnya berada di Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim.
Namun Muzakkir menegaskan, Setda tidak bisa disamakan dengan satu perangkat daerah biasa. Setda menaungi banyak biro sekaligus. Juga menanggung berbagai kebutuhan belanja perkantoran Pemprov secara umum.
Selain itu, sejumlah perangkat daerah dengan beban pelayanan publik tinggi juga memiliki kebutuhan perjalanan dinas yang cukup besar. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Banyak kegiatan yang harus turun ke lapangan. Pendidikan, kesehatan, hingga sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan kelautan,” jelasnya.
Mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyaluran bantuan. Semua membutuhkan biaya transportasi dan perjalanan dinas.
Muzakkir menegaskan, perjalanan dinas bukan sekadar belanja rutin. Itu adalah bagian dari biaya operasional yang dibutuhkan agar target kerja perangkat daerah tercapai.
“Setiap SKPD punya tugas dan beban kerja yang berbeda. Maka kebutuhan perjalanan dinasnya juga berbeda,” ujarnya.
Selama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menurut Muzakkir, anggaran perjalanan dinas masih relevan untuk mendukung kinerja Pemprov Kaltim.
“Pada prinsipnya, semua diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
