BONTANG, Pranala.co — Lonjakan wisatawan ke Pulau Beras Basah selama libur panjang membawa dua sisi yang kontras. Di satu sisi, sektor pariwisata menggeliat. Di sisi lain, keluhan terkait biaya wisata dan persoalan sampah kembali mencuat ke permukaan.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bontang, Eko Mashudi, menegaskan bahwa tingginya tarif yang dikeluhkan pengunjung bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, harga jasa wisata seperti transportasi kapal dan penyewaan fasilitas di pulau tersebut ditentukan melalui kesepakatan para pelaku usaha lokal.
“Tarif itu merupakan hasil kesepakatan asosiasi pelaku usaha, bukan ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Meski sejumlah wisatawan mengeluhkan biaya yang dinilai cukup tinggi, minat berkunjung ke pulau berpasir putih tersebut tidak menunjukkan penurunan signifikan. Arus wisatawan tetap tinggi, terutama saat momentum libur Lebaran.
Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata alam lokal masih menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.
Di balik ramainya kunjungan, persoalan kebersihan kembali menjadi tantangan utama. Menurut Eko, membangun kesadaran wisatawan untuk menjaga lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari penyediaan sekira 100 unit tempat sampah, pemasangan papan imbauan, hingga edukasi langsung kepada pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan.
Namun, kondisi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan harapan. Sejumlah tempat sampah dilaporkan hilang, sementara perilaku membuang sampah sembarangan masih kerap terjadi, terutama saat pengawasan minim.
“Kalau ada petugas, biasanya wisatawan lebih tertib. Tapi ketika tidak ada pengawasan, kebiasaan lama muncul kembali,” jelasnya.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Disporapar mendorong implementasi program “Gesit” atau Gerakan Sampahmu Adalah Tanggung Jawabmu. Program ini mengajak setiap individu bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.
Dalam praktiknya, sebagian wisatawan yang memiliki kesadaran lingkungan bersama pelaku usaha kapal wisata turut membantu membawa kembali sampah ke daratan. Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di kawasan Pelabuhan Tanjung Laut Indah untuk penanganan lebih lanjut.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, keterbatasan sumber daya menjadi kendala tersendiri. Disporapar mengakui belum memiliki personel maupun sarana yang memadai untuk menangani lonjakan sampah saat jumlah pengunjung meningkat drastis.
Selain itu, instansi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, karena fungsi utamanya lebih difokuskan pada pengembangan dan pembinaan sektor pariwisata.
Eko menekankan bahwa keberlanjutan Pulau Beras Basah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Diperlukan peran aktif seluruh pihak, mulai dari wisatawan, pelaku usaha, hingga masyarakat sekitar.
“Pulau ini milik bersama. Menjaga kebersihan dan kelestariannya adalah tanggung jawab kita semua,” ajak Eko Mashudi. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
