PENANGANAN Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulbar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulbar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan dukungan dan peran seluruh pihak.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat membuka kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Efektivitas Pelaksanaan Penerapan SPM Pendidikan Regional Sulawesi di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu (5/7/2023)
Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, untuk menuntaskan persoalan ATS diperlukan keberanian melakukan revolusi APBD.
Artinya, sudah saatnya merubah mindset dalam mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD. Zudan menyebut, pendekatan yang dibutuhkan adalah affirmative policy dan affirmative action.
“Tindakan dan kebijakan dalam APBD itu yang harus kita revolusi. Misalnya di tempat kita ini salah satu penyebab anak tidak sekolah itu adalah karena sulitnya akses maka perlu ada mobil-mobil kayak bus umum itu di sekolah,” kata Zudan.
Begitu juga dalam perbaikan kualitas guru melalui pemberian beasiswa untuk S1 S2 dan S3, serta pelibatan 29.000 ASN mengintervensi 23.000 anak stunting di Sulbar, 48.000 ATS, serta terlibat dalam mengedukasi masyarakat tidak melakukan kawin muda.
“Jadi menyusun APBD nya diarahkan untuk penguatan IPM. Kita sentuh dulu manusianya,” kata Sekretaris BNPP itu.
Terkait ATS, menurut Zudan intervensi yang dilakukan dapat mengurangi 50 persen dari angka ATS Sulbar saat ini.
“Kalau bisa kita dorong sampai dengan di bulan Desember itu bisa 50 persen masuk sekolah itu sudah luar biasa. Tapi perlu dukungan dari semua Kabupaten karena anak tidak sekolah kan bukan hanya SMA mulai dari SD, tadi ketemu yang SD SMP sampai dengan SMP nah ini yang harus kita lakukan,” tutup mantan Dirjen Dukcapil itu. (ADS/SULBAR)
