Pranala.co, BALIKPAPAN – Rencana pembangunan infrastruktur Balikpapan tahun 2026 terancam tersendat. Pemotongan anggaran dari Transfer ke Daerah (TKD) diprediksi berdampak pada sejumlah program strategis, termasuk pengendalian banjir, isu utama kota minyak.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU Balikpapan, Jen Supriyanto, mengakui berkurangnya anggaran akan mempengaruhi realisasi proyek di lapangan.
“Kalau anggarannya berkurang, ya pasti kegiatan juga ikut berkurang. Tapi kita bisa memilih skala prioritasnya,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Meski begitu, Jen memastikan program pengendalian banjir yang berjalan tahun ini tetap dilanjutkan tahun depan. Proyek mana yang akan diprioritaskan, ia belum bisa menjelaskan.
Saat ini, Dinas PU tengah mengkaji solusi banjir di kawasan PGRI, Kelurahan Sepinggan. Kondisi saluran drainase di area tersebut sudah rapat dengan bangunan, sehingga tidak memungkinkan pelebaran.
Dua opsi tengah dipertimbangkan: pembangunan bendungan pengendali (bendali) di bagian hulu dan pembuatan rumah pompa. Namun, kajian teknis untuk rumah pompa di saluran primer Sepinggan masih dalam proses.
“Untuk rumah pompa, kajian baru ada di Klandasan Kecil dan Klandasan Besar,” jelas Jen.
Sementara itu, bendali di hulu pernah dikaji dan berlokasi di belakang Polda, sekitar perempatan Ruhui Rahayu. Pembangunan tertunda karena lahan masih milik warga.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan pemotongan anggaran berdampak signifikan pada kemampuan keuangan daerah. Kota Balikpapan semula diproyeksikan menerima sekitar Rp1,8 triliun dari TKD. Setelah pemotongan, angkanya diperkirakan hanya Rp1,05 triliun.
Dana transfer dari Pemprov Kaltim juga ikut berkurang drastis, dari sekitar Rp300 miliar menjadi Rp100 miliar.
“Pembangunan akan agak seret, bahkan bisa jadi tidak ada,” tegas Budiono. Anggaran proyek pembangunan yang sebelumnya mencapai Rp500 miliar kini berpotensi merosot di bawah Rp100 miliar.
Pemotongan anggaran ini menjadi tantangan besar bagi Balikpapan dalam menangani banjir dan merealisasikan proyek pembangunan. DPRD dan Dinas PU kini harus memprioritaskan proyek strategis agar manfaatnya tetap terasa oleh masyarakat. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
