PRANALA.CO – Pemerintah Kota alias Pemkot Samarinda, bakal menerbitkan kartu penjualan elpiji 3 Kilogram atau bersubsidi kepada warga penerima manfaat.
Ini sebagai solusi memastikan distribusi elpiji melon itu tepat sasaran di tengah kelangkaan di pasaran. Pemkot Samarinda pun sudah mengundang Pertamina membahas langkah penyelesaiannya.
Kepala Dinas Perdagangan Samarinda Marnabas menjelaskan, hasil pertemuan ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab diidentifikasi. Termasuk sistem pendistribusian yang libur di hari-hari tertentu, penggunaan sistem KTP yang menimbulkan antrean panjang, serta fenomena panic buying yang membuat warga membeli lebih dari kebutuhan sebenarnya.
Sebagai respons, lanjut Marnabas, Pertamina berkomitmen untuk ‘clearance’ dengan mengeluarkan stok tambahan sebesar 13 persen dari jumlah yang ada. Langkah ini diharapkan dapat menormalkan situasi dalam beberapa hari ke depan. Namun, Pemkot Samarinda tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, melainkan juga mencari cara untuk mencegah terulang masalah serupa di masa depan.
“Salah satu solusi jangka panjang yang diusulkan adalah penggunaan sistem kartu bagi penerima manfaat elpiji bersubsidi,” tandasnya.
Menurutnya, sistem ini akan memanfaatkan data warga Samarinda yang sudah terintegrasi dalam Smart City Number. Dengan sistem kartu, distribusi elpiji tentu menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, hanya kepada warga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Kami sedang mengkaji kebutuhan elpiji 3 kg per kepala keluarga berdasarkan jumlah anggota keluarga, sehingga distribusi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata.”
“Misalnya, satu keluarga dengan dua orang mungkin cukup dengan satu tabung, sementara keluarga dengan sepuluh orang mungkin membutuhkan lima hingga enam tabung,” papar Marnabas mengutip Antara.
Pemkot Samarinda berencana melaporkan hasil kajian dan keputusan terkait program ini pada Selasa (11/6/2024) mendatang dalam pertemuan dengan Hiswana Migas. Program ini diharapkannya dapat melindungi warga yang tidak terproteksi dan memastikan mereka mendapatkan jumlah elpiji yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, Pemkot juga mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha kuliner skala UMKM dan pesantren, yang juga memerlukan jumlah elpiji yang signifikan. Dengan sistem yang baru, diharapkan distribusi elpiji bersubsidi dapat lebih terorganisir dan transparan.
“Kami telah mengundang lurah, camat, dan pejabat pemerintah lainnya untuk berkolaborasi dalam menyiapkan data warga dan kartu,” ucap Marnabas.
Ia menambahkan, distribusi dilakukan melalui RT, mirip dengan distribusi beras bersubsidi yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Pihaknya ingin memastikan distribusi elpiji bersubsidi hanya kepada warga yang berhak menerima manfaat ini. (*)
