Pranala.co, BALIKPAPAN — Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kini memasuki tahap penentuan yang krusial. Sampai saat ini, Kementerian Keuangan belum memutuskan besaran DBH untuk anggaran 2026.
Rencana pemotongan yang diperkirakan mencapai 50–75 persen ini berpotensi mengganggu kestabilan keuangan daerah, terutama di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang sangat mengandalkan dana tersebut.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud, menuturkan, ketidakpastian ini menjadi sorotan serius pemerintah daerah. Berdasarkan skenario pemangkasan 75 persen, Kaltim yang seharusnya menerima Rp 6 triliun DBH hanya akan mendapatkan sekitar Rp 1,4 triliun.
“Ini menjadi beban berat bagi Pemprov Kaltim maupun 10 kabupaten/kota di Bumi Etam. DBH adalah hak daerah dan seharusnya tidak dikurangi sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi,” ujar Rudy, Rabu (17/9).
Rudy menambahkan bahwa pada Kamis (18/9) akan digelar pertemuan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ia berharap forum tersebut bisa memberikan kepastian mengenai nasib DBH bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.
“Karena ini soal keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, juga memperingatkan dampak langsung pemotongan DBH terhadap sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
“Program BPJS gratis dan pendidikan tanpa biaya di Balikpapan terancam mandek jika dana DBH benar-benar dipotong,” katanya.
Perlu diketahui, DBH merupakan dana yang dibagikan pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan pendapatan negara dari wilayah tersebut, termasuk migas, kehutanan, pertambangan, dan pajak.
Data Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan Kaltim menyumbang lebih dari Rp120 triliun pendapatan negara, terutama dari sektor energi dan sumber daya alam.
Namun, distribusi DBH ke daerah kerap tidak sebanding dengan kontribusi tersebut.
Pemprov Kaltim dan seluruh kepala daerah kini menanti keputusan akhir dari pusat, berharap bukan pemangkasan, tetapi justru penambahan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional dan daerah. (SR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
