Pranala.co, BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah memutakhirkan data penerima bantuan sosial (Bansos). Tapi di balik proses teknis itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan keras agar data yang dikumpulkan tak diselewengkan.
Ia menegaskan, pemutakhiran ini bukan soal main-main. Karena menyangkut langsung nasib warga kurang mampu.
“Jangan karena keluarga, teman, atau karena ingin dipilih jadi RT lagi, lalu data dimanipulasi. Itu fatal,” ucapnya, Selasa (22/7/2025).
Menurut Agus, pemutakhiran data harus mengedepankan kejujuran. Jika ada penyimpangan, sanksi bisa langsung diberlakukan.
Tunjangan RT bisa dipotong. Bahkan tidak hanya RT, petugas kelurahan, kecamatan, hingga pegawai Dinas Sosial juga bisa terkena imbas jika terbukti lalai atau sengaja bermain data.
“Kalau datanya tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bisa kita kurangi. Tunjangan RT dari Rp2 juta bisa dipotong,” tegasnya.
Agus tidak ingin bantuan sosial justru jatuh ke tangan yang salah. Sebab, banyak warga yang betul-betul butuh tapi malah tidak terdata.
“Ini bukan ancaman. Ini tanggung jawab,” tegasnya lagi. “Kita kerja bukan untuk basa-basi. Data ini akan jadi acuan untuk bantuan, subsidi, dan program pengentasan kemiskinan,” tambah Agus Haris.
Ia berharap seluruh jajaran dari tingkat kota hingga RT bersikap profesional dan menjunjung keadilan sosial dalam pendataan ini.
“Jangan dicederai hanya karena kepentingan pribadi. Kita ingin data yang akurat, adil, dan transparan,” ucapnya.
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
