Pranala.co, BONTANG — Program layanan Kesehatan Gratis dan Bermutu (Gratispol) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ternyata belum banyak diketahui warga. Padahal, program ini sudah resmi berjalan sejak 18 Juni 2025.
Di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi tentang layanan ini. Sejumlah warga mengaku baru mendengarnya setelah sebulan lebih program berjalan.
Dorce, warga Kelurahan Kanaan, termasuk salah satunya. Ia baru mengetahui soal program ini saat ditemui di Puskesmas Bontang Barat, Kamis (7/8/2025).
“Saya tidak tahu kalau ada program Gratispol. Tidak pernah disampaikan Ketua RT. Yang saya tahu hanya BPJS yang ditanggung Pemkot,” ujarnya.
Dorce menyesal baru tahu. Karena sebelumnya, ia harus mengeluarkan biaya pribadi untuk pengobatan adiknya yang baru pindah dari Sulawesi ke Bontang.
“Adik saya punya benjolan di wajah. Saya bawa ke RSUD pakai BPJS dari daerah asal, tapi hanya bisa tiga kali. Saat saya urus BPJS Bontang, baru aktif 1 September. Sementara lukanya harus dikontrol. Akhirnya terpaksa pakai jalur umum yang bayar,” jelasnya.
Hal serupa juga dialami Yuli, warga Kelurahan Tanjung Laut. Ia menilai pemerintah perlu lebih aktif mensosialisasikan program seperti ini.
“Harusnya disosialisasikan dengan jelas. Biar warga tahu dan bisa memanfaatkannya. Apalagi untuk orang yang benar-benar butuh, sangat membantu,” tegasnya.
Puskesmas: Sudah Siap Layani, Tapi Belum Ada Pasien
Kepala Puskesmas Bontang Barat, Muhammad Irzal Wijaya, membenarkan bahwa program Gratispol memang sudah berjalan. Namun sejauh ini, belum ada warga yang datang memanfaatkannya.
“Kami tahu soal program ini. Tapi memang belum ada warga yang pakai. Mungkin karena belum banyak yang tahu,” kata Irzal.
Pihaknya siap melayani warga yang ingin menggunakan layanan tersebut. Syaratnya sederhana: warga tidak terdaftar BPJS dan membawa identitas resmi wilayah Kaltim.
“Kalau belum punya BPJS, silakan datang. Kami layani. Bahkan dari luar Bontang juga bisa, misalnya dari Desa Suka Rahmat Kutim. Asal bawa kartu identitas, karena kalau ke Teluk Pandan itu jauh,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bahtiar Mabe, menjelaskan bahwa Gratispol merupakan pelengkap dari program layanan kesehatan yang sudah ada.
Kini, warga Kaltim punya tiga jalur pembiayaan yang semuanya ditanggung pemerintah: BPJS PBI dari pemerintah pusat; Gratispol dari Pemprov Kaltim; dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari Pemkot.
“Kalau warga tidak terakomodasi BPJS pusat, bisa ditanggung Pemkot. Kalau masih belum juga, maka Pemprov akan tanggung. Intinya, semua tetap bisa dapat layanan gratis,” jelas Bahtiar.
Warga cukup datang ke fasilitas kesehatan dan menunjukkan identitas resmi seperti KTP, KK, atau KIA yang masih berdomisili di wilayah Kalimantan Timur.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari provinsi. Tapi program ini sudah bisa digunakan,” tutupnya.
