Pranala.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK). Program ini menjadi tonggak penting untuk memastikan seluruh anak di Kutim memperoleh hak pendidikan tanpa terkecuali.
“Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Tidak hanya warga Kutim, tetapi juga pendatang wajib memastikan anak-anaknya mengenyam pendidikan,” tegas Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Jumat di Sangatta.
Peluncuran SITISEK dilakukan sebagai respons atas tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kutai Timur. Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen RI mencatat, hingga Maret 2025 terdapat 13.412 anak di Kutim yang tidak bersekolah.
Setelah dilakukan pendataan ulang oleh Pemkab Kutim, angka itu turun menjadi 10.539 anak. Meski berkurang, jumlah tersebut masih menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.
Ardiansyah menyayangkan kondisi itu. Padahal, Kutim telah menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan pendidikan gratis dari jenjang PAUD hingga SMA.
Guna menekan angka ATS, Pemkab Kutim menyiapkan langkah tegas. Salah satunya adalah pemberian sanksi bagi orang tua yang lalai tidak menyekolahkan anaknya. Selain itu, pembinaan PAUD akan diperkuat sebagai fondasi utama pendidikan anak.
“Komitmen ini didukung penuh dengan penyediaan seragam, buku, dan kebutuhan dasar sekolah lainnya secara gratis,” ujar Ardiansyah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa tingginya ATS disebabkan persoalan yang tidak sederhana. Mulai dari kemiskinan, jarak geografis yang jauh, pernikahan dini, hingga anak yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan.
Menurutnya, SITISEK dirancang untuk menjadi solusi terukur. Program ini menargetkan penurunan minimal 50 persen angka ATS dalam tiga tahun dan diharapkan dapat direplikasi ke seluruh kecamatan.
Dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga perusahaan, Mulyono optimistis target penyelesaian dalam satu tahun — seperti permintaan Bupati — bisa diwujudkan.
Upaya ini bukan sekadar menurunkan angka statistik. Lebih dari itu, Pemkab Kutim ingin memastikan tidak ada satu pun anak di Kutim yang kehilangan akses pendidikan. Karena pendidikan, kata Mulyono, adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di masa depan. (ADS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
