SANGATTA, pranala.co– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur masih membutuhkan tenaga honorer. Sebab organisasi perangkat daerah (OPD) terbantu adanya mereka.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi. Pemkab Kutim pun mulai mendata Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau honorer di lingkungan Pemkab Kutim.
“Kami masih membutuhkan. Kami juga akan melakukan analisis beban kerja di setiap OPD,” jelas Rizali Hadi.
Menurut Rizali, tenaga honorer dianggap sangat krusial. Jika ditiadakan akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Pendataan yang dilakukan Pemkab Kutim sebagai upaya mempertahankan sebagian honorer. Terutama yang sudah mendapat penilaian baik dalam seleksi dan berkompeten.
Tenaga honorer yang masih dipertimbangkan antara lain tenaga kesehatan dan pendidikan. Keberadaan mereka masih dibutuhkan melayani masyarakat khususnya di pedalaman.
Untuk itu, ia meminta pada seluruh tenaga honorer untuk bekerja maksimal, serta terus bertanggung jawab atas tugas yang sudah diamanahkan.
Ratusan Guru Honorer Diangkat jadi PPPK
SEBANYAK 118 guru honorer tingkat SMA/sederajat dan SLB di Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang menerima petikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.
SK petikan diserahkan langsung Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Gedung Aula SMA Negeri 2 Sangatta Utara, Kamis (23/6/2022).
Pada penyerahan ini Wagub Hadi Mulyadi memberikan ucapan selamat atas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, yang tentunya diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan guru-guru di Benua Etam, khususnya Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
“Semua Ini tidak dapat terjadi tanpa adanya kerja keras dan kerja ikhlas dari para ibu bapak semua,” ujar Hadi.
Selain tenaga pendidik atau guru yang menjadi prioritas untuk pengangkatan menjadi PPPK, Wagub Hadi menyebut tenaga kesehatan juga bagian dari prioritas Pemprov Kaltim untuk penyelesaian SK Gubernur hingga menjadi PPPK. Sebagaimana keputusan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Kaltim berharap akan ada penambahan PPPK,” jelasnya. (das)
Comments 1