PT PERTAMINA Patra Niaga di Regional Kalimantan Timur mengeluarkan imbauan kepada masyarakat dengan ekonomi mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Patra Niaga Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra mengatakan imbuan itu merespons keluhan masyarakat di Balikpapan yang kesulitan mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi.
Selain itu, Pertamina juga mengingatkan kepada lembaga penyalur resmi agar tidak melakukan penyelewengan dan menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dia mengungkapkan bahwa LPG 3 kg bersubsidi memiliki kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan LPG non subsidi yang stoknya banyak.
“Untuk wilayah Kota Balikpapan, hingga akhir Juni kemarin telah tersalur sekitar 3 juta lebih tabung LPG dari kuota sebanyak 6 juta tabung di tahun 2023 atau over 8 persen dari kuota periode Januari hingga Juni,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2023).
Sebagaimana diketahui, hal itu juga terjadi di seluruh wilayah Kaltim yang over kuota hingga 8 persen atau telah tersalur 19 juta tabung dari total kuota Kaltim 2023 sebanyak 37 juta tabung.
Arya menambahkan, Pertamina telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan menetapkan beberapa langkah untuk menertibkan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi. Seperti melakukan penertiban kepada usaha-usaha yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.
Kemudian, melakukan pembinaan kepada agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang tidak menyalurkan sesuai aturan, menawarkan program tukar tabung untuk ASN di Kota Balikpapan, dan memberlakukan kepada seluruh pangkalan resmi LPG 3 kg untuk menjual produk non subsidi yaitu Bright Gas.
Dia mengimbau kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi untuk tidak panik agar stok di lapangan tetap terjaga.
“Panic buying menjadi salah satu alasan juga ketersediaan di lapangan cepat habis. Pertamina memastikan bahwa kuota LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah akan cukup jika penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (*)
