PRANALA.CO – Masalah gugatan mantan karyawan PT Samator Gas tak kunjung selesai. Bahkan, DPRD Bontang sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tujuh kali. Hal ini membuat Komisi I DPRD Bontang akan melayangkan hak angket.
Hak angket merupakan salah satu hak legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris di sela mengikuti RDP bersama eks karyawan PT Samator Gas, perwakilan perusahaan, dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang.
“Kita akan kaji, kita akan lakukan hak angket, tidak menutup kemungkinan kita akan gunakan hak yang patut digunakan,” ucapnya.
Pasalnya, ucap politisi PKB ini, PT Samator Gas mengklaim tidak bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban upah dan pesangon yang belum dibayarkan.
Sementara PT SOS yang disinyalir sebagai perusahaan sub kontraktor tak kunjung datang hingga RDP digelar sebagai wadah fasilitator DPRD Bontang.
“Ternyata kepada PT SOS langsung SPK dari PT Samator,” ungkapnya.
Lanjut Abdul Haris, ia menyayangkan sikap perusahaan yang tidak ingin membayar, bahkan tidak mau melakukan langkah lain seperti negosiasi.
Untuk itu jika saatnya nanti, pihaknya akan berupaya mencari kontrak kerja karyawan PT SOS. Bahkan, jika diperlukan pihaknya akan datang berkunjung ke PT Samator Gas.
“Seminggu lagi kami akan lakukan langkah-langkah. Tidak menutup kemungkinan kami akan cari kontrak kerja dengan SOS,” tutup dia.
[ks|ADS]
