LENGKAP sudah orang yang mengkritik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (HARUM) gara-gara membeli mobil dinas mahal dan mewah seharga Rp8,5 miliar. Sekali ini datangnya tidak tanggung-tanggung. Dari orang Nomor 1 di Republik ini. Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo Subianto.
Rasanya baru pertama kali ada Gubernur Kaltim sampai disindir atau disentil Kepala Negara. Ini pelajaran penting bagi HARUM bahwa ukuran yang dia pakai tidak cocok dan salah dengan semangat pemerintah dan masyarakat yang ingin melihat pemimpinnya tidak memboros-boroskan anggaran.
Sebelumnya hampir semua netizen dan pemerhati di Tanah Air menghujat HARUM. Apalagi HARUM sempat berkomentar seakan-akan mobil mewah itu bagian dari menjaga marwahnya Kaltim. “Kalau mau pakai mobil mewah ya pakai uang pribadi jangan dibebankan ke APBD,” kata Gubernur Kaltim 2018-2023, Isran Noor.
Presiden sendiri menyentil HARUM ketika dia mengumumkan kebijakan Pemerintah berkaitan pemotongan anggaran guna mengurangi risiko penyalahgunaan dana negara dan penghematan fiskal, Kamis (17/3) malam di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Nama HARUM dan Kaltim memang tidak disebut secara langsung oleh Presiden Prabowo, tapi semua orang tahu arah ucapan Kepala Negara tersebut.
Sambil menunjuk-nunjuk, Presiden menegaskan banyak pejabat bekerja tidak efisien. “Ada kabupaten eh Pemerintah Daerah beli mobil dinas gubernur 8M. Saya saja Presiden Republik Indonesia pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta. Dengan anti pelurunya mungkin menghabiskan 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua, tidak efisien,” tandas Prabowo dengan mimik serius.
Habis itu kunjungan kerja, kunjungan kerja. “Sudahlan itu yang kita minta kesadaran dan rasa tanggungjawab kita semua. Bupati kerja untuk rakyatmu, Gubernur kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” tegas Prabowo lagi.
Presiden menegaskan bahwa Pemerintah mengambil langkah pemotongan anggaran untuk meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus menutup celah penyalahgunaan dana negara. Dengan langkah ini Pemerintah berhasil menghemat Rp308 triliun.
“Penghematan itu berasal dari pengeluaran yang tidak masuk akal. Jika tidak dipotong dana tersebut berpotensi besar mengarah pada korupsi,” jelasnya.
Dia menyebut pengeluaran tidak masuk akal itu di antaranya acara seremonial, pembelian perlengkapan kantor, pertemuan dan seminar di luar kantor termasuk kunjungan kerja.
Sebagai langkah tambahan untuk mengurangi biaya operasional ujar Presiden, pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan kerja baru, termasuk minggu kerja yang lebih pendek dan adopsi kerja jarak jauh yang lebih luas.
Dicegat awak media usai salat Idul Fitri di Masjid Islamic Center Samarinda, Sabtu (21/3), Gubernur Rudy Mas’ud memberikan tanggapan berkaitan dengan sentilan terbuka dari Kepala Negara.
“Berkaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah seluruh Indonesia bahwa efisiensi itu penting,” katanya sedikit berkilah. Saat itu HARUM di antaranya didampingi Ketua Pengelola Masjid Islamic Center, Irianto Lambrie, yang juga Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Harum menjelaskan, tanggal 2 Maret lalu dia sudah mengembalikan mobil tersebut dan pada 11 Maret proses administrasinya sudah selesai. “Semua sudah kita kembalikan ke kas daerah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya adalah standar pelayanan minimum mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” katanya begitu.
Belum terkonfirmasi apakah proses administrasi yang dikatakan Gubernur sudah selesai, maka uang Rp8,5 sudah semuanya masuk ke kas daerah. Sebab sebelumnya, Kadis Kominfo M Faisal mengatakan, uang yang masuk ke kas daerah baru Rp7,5 miliar. Sisanya masih menunggu restitusi dari Kantor Pajak Pratama Samarinda.
Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Indonesia, ujar Gubernur lagi, dia siap menerima saran dan kritik. “Jika ada yang kurang kami siap dikritik. Tolong kami dikawal dan didoakan. Kita mulai nol-nol lagi,” katanya merendah.
BUBARKAN TAGUPP
Jika memang siap menerima saran dan kritik, maka Gubernur seyogianya meninjau kembali kebijakan pembentukan TAGUPP, yang dinilai amat kontroversial.
Berbagai pihak menilai TAGUPP tidak efektif. Selain dianggap menabrak larangan dari Mendagri, juga jumlah anggotanya terlalu banyak. Sekitar 47 orang. Selain itu tidak seluruh anggota tim masuk kategori tenaga ahli serta menghabiskan anggaran yang sangat besar.
Bayangkan, tiap orang diberi honor antara 20 sampai 45 juta rupiah per bulan. Dihitung surut sejak Januari. Total anggarannya mencapai Rp10,7 miliar terdiri Rp8,3 miliar untuk honor atau uang kehormatan dan Rp2,4 miliar untuk anggaran perjalanan dinas.
Demi penghematan, anggaran TAGUPP dipangkas 50 persen. Jadi besarnya honor juga turun 50 persen. Biar dananya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih mendasar. Juga SK-nya tidak berlaku surut.
Ada yang mengusulkan agar TAGUPP dibubarkan saja atau minimal direvisi menjadi tim kecil dengan keahlian yang terukur. Misalnya hanya 20 orang. Juga harus ada klarifikasi resmi dari Kemendagri, apakah pembentukan TAGUPP masih dibenarkan atau dilarang.
Sejumlah orang heran dengan masuknya tokoh penggiat antikorupsi yaitu Bambang Widjojanto, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.
Sangat disayangkan Bambang tidak cermat dan peka terhadap eksistensi lembaga TAGUPP, yang berpotensi menabrak aturan serta menguras anggaran daerah yang cukup besar. Sebagai seorang penasihat, Bambang akan menerima honor sebesar Rp45 juta per bulan. Nikmat sekali.
Banyak anggota masyarakat berharap DPRD Kaltim menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik dan efektif. Mereka bisa menegur Gubernur. Tapi sepertinya jauh panggang dari api. Soalnya ketua DPRD-nya adalah Hasanuddin Mas’ud, tak lain adalah kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud.
Bukannya menegur, Hasanuddin malah punya semangat yang lebih ekstrim lagi. “Kalau saya jadi gubernur, saya bahkan beli helikopter,” katanya kepada wartawan yang pernah menanyainya.
Hasanuddin pernah ikut Pilgub Sulbar 2017. Dia dalam posisi cawagub mendampingi Salim S. Mengga dari Partai Golkar. Hasilnya kalah, lalu orientasi politiknya pindah ke Kaltim sampai menjadi Ketua DPRD Kaltim.
Dalam periode pertamanya sebagai Ketua Dewan, Hasanuddin yang akrab dipanggil HAMAS berhasil menggusur tokoh senior Golkar Kaltim asal Berau, Makmur HAPK. Sedang pada periode kedua, dia mengesampingkan tokoh Golkar Balikpapan, Abdulloh yang meraih suara terbanyak.
HAMAS juga disorot karena DPRD Kaltim ternyata ikut menguras APBD sebesar Rp6,8 miliar untuk pembelian mobil pimpinan Dewan. Karena itu ada yang bilang, kelakukan Gubernur dan DPRD ibarat pepatah yang berbunyi: Setali Tiga Uang. Artinya, kelakuan sama saja. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
