Pranala.co, SANGATTA — Sepekan setelah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus perusahaan dan merenggut nyawa seorang warga di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), gelombang kritik dari masyarakat mulai bermunculan ke ruang publik.
Sejumlah spanduk bernada protes terlihat terpasang di beberapa titik jalan utama Kota Sangatta, menyuarakan keresahan warga terhadap aktivitas bus karyawan perusahaan di jalan raya.
Spanduk-spanduk tersebut memuat beragam narasi kecaman, baik terhadap perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kutim, khususnya PT Kaltim Prima Coal (KPC), maupun terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas pascatragedi maut tersebut.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menilai kemunculan spanduk merupakan ekspresi kekecewaan sekaligus kecemasan masyarakat atas keselamatan di jalan umum.
“Kita tidak perlu heran dengan spanduk-spanduk yang bertebaran itu. Itu adalah bentuk kekecewaan, protes, sekaligus kecemasan masyarakat Sangatta,” ujar Yogi di Sangatta, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, aktivitas bus karyawan perusahaan yang melintas di jalan raya perkotaan kerap menimbulkan kemacetan, bahkan berujung kecelakaan lalu lintas. Namun hingga kini, ia menilai belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam merespons peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut.
“Jika terus dibiarkan, potensi kejadian serupa akan terus berulang,” katanya.
Kritik serupa disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim, Zambohari. Ia menilai lemahnya pengawasan dan regulasi membuat bus-bus karyawan terkesan tidak tertib saat melintas di jalan umum.
“Mereka tertib di dalam kawasan tambang saja. Begitu di jalan raya, sering kali asal-asalan,” ujarnya.
Ia menyebut ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, menjadi salah satu titik yang paling sering dipadati bus pengangkut karyawan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Menurutnya, aksi protes melalui spanduk menjadi pengingat keras bagi pemerintah agar keselamatan publik tidak diabaikan.
Nada tegas juga disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Kacaribu. Ia mengingatkan agar pemerintah dan perusahaan tidak bersikap abai hanya karena persoalan tersebut sudah berlangsung lama.
“Jangan karena sudah terbiasa, pemerintah menutup mata dan perusahaan enggan bertanggung jawab. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi semua bisa menjadi korban,” tegas Deo.
Ia menekankan bahwa keselamatan di jalan umum, terutama yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan, merupakan ancaman nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan persoalan sektoral semata.
Tak hanya mahasiswa, kelompok pemuda yang tergabung dalam G20 Mei Kutim juga menyuarakan kecaman. Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menyebut rangkaian kecelakaan maut di jalan utama Sangatta bukan lagi sekadar musibah, melainkan alarm keras atas lemahnya pengelolaan aktivitas kendaraan perusahaan.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengendara justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.
Erwin menyoroti fakta bahwa korban kecelakaan berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak dan masyarakat umum, sebagai indikasi bahwa aspek keselamatan publik belum menjadi prioritas utama.
Menurutnya, aksi pemasangan spanduk tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari akumulasi kekecewaan akibat rentetan peristiwa serupa yang terus berulang tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, itu sama saja dengan pembiaran terhadap potensi jatuhnya korban berikutnya,” pungkasnya. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
