PRANALA.CO, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menerima alokasi dana sebesar Rp56,88 triliun untuk tahun anggaran 2025. Anggaran tersebut terdiri dari Rp18,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp38,41 triliun untuk transfer ke daerah.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan secara digital oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/12/2024).
Sri Wahyuni menyampaikan bahwa penyerahan DIPA ini merupakan kelanjutan dari penyerahan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia pada 10 Desember 2024 di Istana Negara.
“Penyerahan DIPA dan TKD ini menandai dimulainya pelaksanaan APBN 2025 yang dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan penuh kehati-hatian,” ujar Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa alokasi belanja pemerintah pusat di Kaltim akan difokuskan pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), termasuk infrastruktur legislatif dan yudikatif hingga tahun 2028. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan melalui sinergi dan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Langkah ini juga bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal,” tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, M. Syaibani, menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian geopolitik.
“Provinsi Kaltim berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,21 persen hingga triwulan III tahun 2024,” ungkap Syaibani.
Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diproyeksikan antara 5,1 persen hingga 5,5 persen, sedangkan ekonomi Kaltim diproyeksikan tumbuh hingga 5,35 persen. Meski demikian, Syaibani mengingatkan bahwa ekonomi Kaltim masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, seperti pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.
“Ke depan, penting untuk menghadapi tantangan diversifikasi ekonomi dengan tetap mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan alokasi anggaran yang signifikan, Kaltim diharapkan dapat memaksimalkan potensi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur IKN dan kebijakan fiskal yang terarah menjadi bagian penting dari upaya ini, menjadikan Kaltim sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1