PRANALA.CO, Samarinda – Hingga akhir Oktober 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 64,65 persen dari target Rp47,57 triliun. Angka tersebut setara dengan Rp30,75 triliun, turun 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, M. Syaibani, menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh lesunya sektor perpajakan yang tertekan oleh fluktuasi harga komoditas global, terutama batu bara dan CPO.
“Penurunan penerimaan disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batu bara dan CPO, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar,” ujar Syaibani dalam keterangan resmi, Senin (28/11/2024).
Realisasi sektor perpajakan tercatat sebesar Rp28,55 triliun atau 74,97% dari target, namun turun 10,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Syaibani menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan penerimaan, termasuk dari pajak internasional, guna menjaga keseimbangan antara perekonomian global dan target penerimaan dari ekspor-impor.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi mencapai Rp2,72 triliun atau 154,90% dari target. PNBP bahkan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 52,63%, memberikan angin segar di tengah penurunan sektor perpajakan.
“Peningkatan ini bersumber dari seluruh jenis PNBP, termasuk Pendapatan BLU, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, dan Jasa Layanan Pendidikan,” terang Syaibani.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut memberikan kontribusi besar bagi kinerja keuangan di Kalimantan Timur. Hingga Oktober 2024, alokasi anggaran untuk IKN mencapai Rp41,70 triliun, atau 78,14% dari pagu belanja Kementerian/Lembaga di wilayah tersebut.
Mayoritas anggaran tersebut dikelola oleh Kementerian PUPR yang menyerap 99,56% dari total alokasi, diikuti oleh Kementerian Perhubungan (0,24%), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (0,16%), serta Polri (0,04%).
Syaibani menegaskan bahwa pembangunan IKN menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Bumi Mulawarman.
“IKN memberikan dampak besar pada kinerja ekonomi daerah. Proyek ini tidak hanya menjadi simbol transformasi nasional tetapi juga katalis bagi ekonomi regional,” ujarnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Discussion about this post