Pranala.co, SAMARINDA — Inflasi tak lagi ditangani dengan cara lama. Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) memilih strategi baru. Mengandalkan kecerdasan buatan. Sistem itu bernama Mandau, singkatan dari Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama.
Mandau disiapkan sebagai alat utama pengendalian inflasi sepanjang 2025. Bukan hanya saat momen besar seperti Natal dan Tahun Baru. Tapi sepanjang tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menjelaskan Mandau dirancang untuk memantau harga dan pasokan komoditas strategis secara real time.
“Mandau adalah instrumen berbasis data. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Minggu (28/12/2025).
Menurutnya, kompleksitas pasar kini semakin tinggi. Perubahan cuaca, distribusi, hingga gangguan pasokan bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, respons pemerintah harus lebih sigap.
Mandau diluncurkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan itu digelar pada 18 Desember 2025 di Kantor Bank Indonesia Kaltim.
Sistem ini bukan hasil kerja satu lembaga. Mandau lahir dari kolaborasi lintas instansi. Mulai dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Perum Bulog, hingga BUMD.
Aplikasi berbasis AI ini memantau pergerakan harga, pasokan, dan distribusi komoditas yang selama ini menjadi pemicu inflasi.
Fokus utamanya jelas. Beras. Minyak goreng. Daging ayam. Cabai rawit. Bawang merah. Tomat. Termasuk tarif angkutan udara.
Yang membedakan Mandau dengan sistem konvensional adalah kemampuannya membaca gejala sejak awal.
“Mandau tidak hanya merespons lonjakan harga. Sistem ini mampu memprediksi potensi gangguan pasokan sebelum berdampak ke masyarakat,” kata Budi.
Namun teknologi saja tidak cukup. Budi menegaskan, keberhasilan Mandau bergantung pada sinergi semua pihak. Termasuk komitmen anggaran yang berkelanjutan.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal teknologi canggih. Tapi juga kerja bersama lintas sektor dan dukungan fiskal yang konsisten,” tegasnya.
Penguatan TPID dan TP2DD, lanjut Budi, harus menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan daerah. Tidak boleh diabaikan.
Untuk tahun 2025, penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama, mendorong efektivitas kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah agar pembangunan berjalan tanpa menambah beban masyarakat.
Kedua, mengoptimalkan teknologi untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah. Ketiga, mempercepat realisasi dan meningkatkan ketepatan sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengingatkan agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi warga.
“Pengendalian inflasi dan digitalisasi harus terasa manfaatnya. Bukan sekadar angka yang terlihat bagus di atas kertas,” ujarnya.
Upaya Kaltim sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah daerah meraih penghargaan tingkat nasional. Kabupaten Kutai Kartanegara dinobatkan sebagai Juara 1 TPID Kabupaten Berprestasi.
Kota Samarinda dan Kota Bontang menyusul sebagai Juara 2 dan Juara 3 TPID Kota Terbaik. Di kategori TP2DD Wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur meraih peringkat pertama sebagai Provinsi Terbaik I.
Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda masing-masing menempati posisi Kota Terbaik I, II, dan III. Kabupaten Kutai Barat juga masuk jajaran terbaik sebagai Kabupaten Terbaik II.
Prestasi ini, kata Seno Aji, bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah menjaga stabilitas harga. Memperkuat digitalisasi. Dan memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur berjalan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim akan menjalankan pengendalian inflasi berdasarkan roadmap 2025–2027 yang telah disusun. (DIAS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
