PRANALA.CO – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Kaharudin Jafar melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kaltim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga di Hotel Grand Raodah Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (8/3/2024).
Sosialisasi DPRD Kaltim ini disampaikan kepada kaum perempuan di Kota Bontang. Hadir pula sebagai narasumber Rohana perwakilan Tim Penggerak PKK Kota Bontang.
Kaharudin Jafar menjelaskan, perda yang disosialisasikan ketiga ini bertujuan mewujudkan dan meningkatkan kemampuan dan ketangguhan keluarga.
“Perda ini sudah sering disosialisasikan kepada masyarakat. Kami harapkan melalui perda ini ketahanan keluarga semakin kuat dan tangguh,” ucap pria disapa KJ ini.
Perda ini lanjut politisi Golkar ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan fisik, materiil, dan mental spiritual secara seimbang. Dengan demikian, keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menuju keluarga yang sejahtera lahir dan batin.
Menurutnya, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat.
Ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang, agar hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga.
“Hal ini sebagai sebuah antisipasi keluarga dalam menghadapi tantangan masyarakat di tengah majunya informasi dan teknologi,” ujarnya.
Selain itu, dia menyampaikan ada tiga hal penting terkait aspek ketahanan keluarga. Pertama kemampuan ekonomi, suatu keluarga akan dianggap kuat jika memiliki perekonomian yang cukup dan memadai.
“Jika dapur bisa ngepul dua kali sehari, berarti kebutuhan suatu keluarga mampu terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kewajiban ekonomi harus terpenuhi,” bebernya.
Kedua, suatu keluarga harus memiliki kesehatan fisik jasmani dan rohani. Sehingga, sebuah keluarga bisa menjalankan kehidupan secara produktif dan sehat, karena memiliki kondisi fisik yang terjaga dan memiliki tingkat spiritual yang memadai.
Ketiga, yakni aspek pendidikan. “Tentu dengan tingkat pendidikan yang memadai, suatu keluarga akan terbentuk dengan baik. Dan membuat keluarga tidak mudah terpecah belah,” lanjutnya.
Sementara, Rohana mengaku Perda ini bisa berjalan maksimal, maka pemerintah daerah dinilai perlu memberikan penghargaan dan dukungan kepada instansi, kelompok masyarakat, perorangan, lembaga, dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Adapun ruang lingkup dari penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga antara lain, perencanaan, pelaksanaan, wali anak, hak anak, lembaga, koordinasi, kerja sama, sistem informasi, penghargaan dan dukungan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
“Untuk perencanaan, pemerintah daerah menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang guna mewujudkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan untuk strukturisasi dan legalitas keluarga, ketahanan fisik keluarga, ketahanan ekonomi keluarga dan ketahanan sosial psikologi keluarga,” jelasnya. (ADS)
Comments 1