Pranala.co, PAREPARE — Menjelang pelantikan Amarun Agung Hamka sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Parepare, suhu politik di lingkaran pemerintahan kota mulai naik. Isyarat ketegangan muncul dari anggota DPRD Parepare, Sappe dari Fraksi PKS.
Lewat pesan yang beredar di grup WhatsApp internal, Ahad, 12 Oktober 2025, Sappe melontarkan kritik pedas soal janji pemanfaatan lahan eks Patato yang tak kunjung direalisasikan.
“Alhamdulillah, bisami nanti nagunakan lahan eks Patato, dinda. Apalagi adendum suratnya 7 hari, nah ini sudah habis berbulan-bulan tapi belum ada kejadian,” tulisnya.
Pesan itu langsung menyebar. Bukan hanya di kalangan pejabat, tapi juga di antara warga Parepare yang mengikuti dinamika pemerintahan.
Sappe, yang dikenal dengan gaya bicara lugas dan citra “anak nelayan”, menilai janji itu sudah terlalu lama dibiarkan menggantung. Ia bahkan memberi sinyal keras bahwa persoalan ini bisa dibawa ke forum resmi DPRD.
“Tania toga Pa Belleang… Insya Allah, kata ‘Pa Belleang’ atau ‘pembohong’ akan berkumandang di ruang sidang nantinya,” tegasnya.
Nada peringatannya tegas. Dalam pesannya, Sappe juga menyinggung gaya kepemimpinan pihak yang dianggap ingkar janji. Menurutnya, cara yang ditunjukkan justru lebih menyerupai “karakter pebisnis” ketimbang seorang birokrat publik.
Saat dikonfirmasi, Sappe tidak banyak bicara. Ia hanya menegaskan, “Gasskan.” Satu kata. Tapi cukup menggambarkan keseriusannya mengawal isu ini.
Pernyataan itu langsung memantik diskusi panas di masyarakat dan kalangan pengamat politik lokal. Banyak yang menilai kritik Sappe bukan sekadar sindiran personal, tapi peringatan keras agar pelantikan Sekda definitif tidak sekadar seremoni.
Pelantikan Amarun Agung Hamka sendiri memang sudah lama dinantikan publik. Namun, bila polemik ini tak segera diselesaikan, momen pelantikan justru bisa menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas bagi Pemerintah Kota Parepare. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
