BONTANG – Kondisi Jalan Soekarno-Hatta di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang saat ini sangat memprihatinkan. Padahal, akses tersebut tak sekadar sering dilalui para pejabat eksekutif dan legislatif, melainkan juga masyarakat.
Itu sebabnya, persoalan ini menjadi perhatian khusus Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Astuti, melihat perbedaan kondisi cukup signifikan antara jalan protokol di Kota Taman dan Pulau Dewata.
Sekadar diketahui, Astuti menyatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali. Tujuannya, tentu saja untuk mendapatkan referensi dan solusi terkait jalan rusak di Jalan Soekarno-Hatta.
“Kami melihat kualitas jalan, ternyata berbeda dengan di Kota Bontang. Karena di sana tempat pariwisata, mobil dengan kualitas 8 ton jarang lewat,” bebernya, Senin (19/4)
Astuti menjelaskan, setiap melakukan pengerjaan jalan, Dinas PUPR Provinsi Bali menggunakan tenaga kerja musiman, bukan permanen.
“Sehingga mereka tugasnya mengawasi spesifikasi pekerjaan jalan, terlepas itu sudah sesuai apa belum serta mereka itu kerjanya 24 jam,” jelasnya.
Lebih jauh, urai Astuti, Kota Bontang tidak memiliki pegawai tenaga khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan jalan. Adapun, pengawasan jalan selama ini hanya diawasi oleh konsultan pengawasan.
“Informasi yang saya terima, tidak ada pegawai khusus. Saya kira di Kota Bontang perlu ada yang seperti itu,” akunya.
Astuti berharap Pemerintah Kota Bontang dapat menerapkan hal tersebut agar terfokus dalam pengawasan kualitas pekerjaan jalan. Sehingga, dalam proses pengerjaan jalan tersebut dapat bertahan lama dan tidak mudah berlubang.
“Kalau ada pegawai yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan jalan kan enak. Lebih mudah menanganinya. Jadi, jalan itu awet tidak mudah berlubang,” tutupnya. [ADS]
