Pranala.co, SAMARINDA — Persoalan ganti rugi bagi warga terdampak pembangunan Terowongan Samarinda masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini, belum semua keluhan warga menemukan titik temu dengan Pemerintah Kota Samarinda.
Salah satu warga terdampak, Nurhayati, menolak nilai ganti rugi sebesar Rp9 juta yang ditawarkan pemerintah. Menurutnya, angka tersebut sama sekali tidak sebanding dengan kerusakan fisik rumah yang ia alami akibat proyek infrastruktur tersebut.
Baginya, tawaran itu bukan sekadar kurang, tetapi juga tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kerusakan bangunan yang harus diperbaiki membutuhkan biaya jauh lebih besar dari nominal yang diajukan.
“Kemarin saya mau dikasih Rp9 juta, tapi saya menolak karena tidak sesuai. Sampai sekarang uang itu juga belum saya terima,” ujar Nurhayati dengan nada tegas.
Setelah penolakan tersebut, komunikasi antara warga dan pemerintah daerah terkesan berjalan di tempat. Pihak kelurahan sempat menyampaikan bahwa nilai ganti rugi yang ditetapkan bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
Namun, Nurhayati mengaku telah menawarkan solusi alternatif. Ia meminta pemerintah memperbaiki langsung kerusakan rumahnya tanpa memberikan uang tunai. Menurutnya, langkah itu lebih adil dan transparan.
“Saya tidak mau terima uang itu. Saya hanya mau rumah saya diperbaiki kerusakannya, berapa pun biayanya. Kalau kurang dari Rp9 juta, alhamdulillah. Kalau lebih, itu yang saya tidak mau,” tuturnya.
Sebagai seorang janda dengan penghasilan terbatas, Nurhayati merasa berada dalam posisi yang sulit. Jika menerima ganti rugi Rp9 juta, ia harus menanggung sendiri kekurangan biaya perbaikan rumah, sesuatu yang tidak sanggup ia lakukan.
“Saya ini janda, tidak punya suami, penghasilan juga terbatas. Kalau saya terima Rp9 juta itu, saya malah nombok,” ucapnya.
Situasi tersebut membuatnya menilai bahwa menerima nominal kecil justru akan menambah beban ekonomi, bukan menyelesaikan masalah. Kerugian yang dialami, menurutnya, jauh lebih besar dari angka yang ditawarkan.
Untuk mencari kejelasan dan keadilan, Nurhayati akhirnya melayangkan surat protes kepada DPRD Kota Samarinda. Ia berharap ada ruang dialog yang lebih terbuka, termasuk kesempatan untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Samarinda, guna menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Baginya, persoalan ini bukan semata-mata soal uang, melainkan soal keadilan dan tanggung jawab negara terhadap warganya yang terdampak pembangunan.
“Saya bukan tidak mau menerima uang. Saya juga butuh. Tapi saya ingin diperlakukan adil,” pungkasnya. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
