SATU pertemuan, dua tafsir. Di satu sisi disebut ajang silaturahmi. Di sisi lain dicurigai sebagai upaya meredam gelombang aksi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memilih menjawabnya secara terbuka.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, menepis tudingan bahwa pihaknya tengah “mengondisikan” organisasi kemasyarakatan (ormas) menjelang rencana demonstrasi pada 21 April 2026.
Isu itu mencuat setelah ratusan ormas diundang dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi dan Coffee Morning Kesbangpol dengan Ormas se-Kaltim, yang digelar di Gedung Odah Bebaya, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin, 13 April 2026.
“Saya tegaskan, ini murni silaturahmi. Saya ingin berkenalan langsung, sekaligus mendengar masukan dari teman-teman ormas,” kata Sembiring.
Waktu pelaksanaan kegiatan—sepekan sebelum aksi—membuat tafsir berkembang. Dalam dinamika politik lokal, pertemuan antara pemerintah dan kelompok masyarakat kerap dibaca lebih dari sekadar agenda formal.
Namun Sembiring menolak anggapan tersebut. Ia memastikan tidak ada agenda tersembunyi, apalagi upaya membungkam aspirasi publik.
“Tidak ada kaitannya dengan rencana demonstrasi. Aspirasi tetap hak masyarakat,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan kesediaannya hadir saat aksi berlangsung. Sebuah pernyataan yang jarang disampaikan pejabat birokrasi dalam konteks demonstrasi.
“Saya juga akan hadir bersama teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya,” kata dia.
Rencana aksi pada 21 April disebut akan menyuarakan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat. Sembiring menilai hal itu sebagai bagian wajar dari kehidupan demokrasi.
Menurut dia, kritik publik justru menjadi indikator bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperbaiki.
“Kalau ada yang merasa belum didengar, itu hal yang wajar. Pemerintah tetap akan menampung semua aspirasi,” ujarnya.
Di tengah potensi mobilisasi massa, pemerintah menggarisbawahi pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat. Sembiring mengingatkan agar aksi tetap berjalan dalam koridor budaya lokal yang menjunjung ketertiban.
“Kita orang Kaltim. Sampaikan aspirasi dengan cara yang beradab dan berbudaya,” katanya. [RE]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
