pranala.co – Penutupan Jalan Pos 7 atau akses penghubung Kelurahan Guntung dan Lok Tuan, Kota Bontang, Kalimantan Timur mulai November ini, juga ditanggapi anggota legislatif DPRD Kota Bontang.
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal FBR mengatakan penutupan itu harusnya memperhatikan segala aspek. Salah satunya, sumber pendapatan toko-toko yang berjualan sepanjang jalan itu, dinilai akan terdampak.
“Kalau penutupan jalan memang hak perusahaan, tapi masyarakat di situ juga harus dilihat,” kata Faisal ditemui media ini, di Gedung DPRD Bontang, Selasa, (19/10).
Politisi dapil Bontang Utara ini melanjutkan, jika dilihat dari aspek pengembangan aktivitas perusahaan, penutupan memang merupakan hak dari perusahaan. Tapi, katanya lagi, harusnya ada solusi alternatif lain yang bisa diberikan masyarakat.
Misalnya pihak perusahaan tetap membuka akses jalan itu, bagi karyawan perusahaan. Namun, boleh ditutup untuk masyarakat biasa. Dengan begitu, roda ekonomi para pedagang di sepanjang jalan itu tetap bisa berjalan.
Ia menilai, sepanjang jalan itu memang merupakan akses pulang pergi yang cukup berpengaruh terhadap aktifitas sosial masyarakat. “Misalnya di situ ada penjual nasi goreng. Wah itu banyak pelanggannya. Masyarakat banyak yang beli di situ,” lanjutnya.
Artinya, dengan wacana penutupan ini, banyak harus dipertimbangkan. Apalagi kegiatan perusahaan ia nilai belum juga akan dimulai secepatnya. Selain itu, akses jalan alternatif yang disediakan, akan lebih lebih lambat dari akses di Pos 7. Hal itu pun dinilai akan menjadi persoalan.
“Kalau bisa sih ada pertimbangan lagi,” tutupnya.
Senada dengan koleganya, Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam menyebut jika dilihat dari pemberdayaan masyarakat, kebijakan itu memang akan berdampak kepada penghasilan para pedagang yang berada di sekitar itu. Ia pun meminta agar pihak perusahaan bisa memberikan pertimbangan lain, yang menguntungkan satu sama lain.
“Kami akan coba komunikasi. Harusnya sih ada pertimbangan lain,” ujar Politisi Golkar ini. [dar|ADS]
Comments 1